Banjarbaru, kalselpos.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru meminta pemerintah kota untuk memprioritaskan APBD Perubahan tahun 2025 untuk kepentingan masyarakat di kota setempat.
“Kami minta Pemkot Banjarbaru memperhatikan alokasi anggaran bagi SKPD yang tugas dan fungsinya bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky belum lama tadi.
Sebelumnya, juru bicara Badan Anggaran DPRD Syamsuri juga telah menyampaikan pernyataan tersebut di depan Wali Kota Erna Lisa Halaby dan jajaran pada rapat paripurna di gedung DPRD, Kamis (31/7/2025) lalu.
Menurut Syamsuri, pembahasan APBD perubahan 2025 yang sudah dilakukan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot merupakan komitmen membangun daerah.
“Komitmen itu untuk menghasilkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sehingga mampu mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang semua hasil dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan, pihaknya siap melakukan percepatan pelaksanaan anggaran melalui program SKPD yang disiapkan untuk kepentingan masyarakat “Kota Idaman”.
“Kami segera mengintruksikan setiap SKPD untuk menjalankan program yang telah disiapkan untuk kepentingan masyarakat sehingga semuanya merasakan pembangunan yang direncanakan,” ucap Lisa.
Dikatakan Lisa, APBD perubahan 2025 mengalami defisit anggaran sebesar Rp399,1 miliar karena komposisi belanja hingga menjelang akhir tahun lebih besar dibandingkan pendapatan daerah.
“Belanja daerah APBD perubahan sebesar Rp1,8 triliun sedangkan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun sehingga terjadi defisit Rp399,1 miliar yang akan ditutupi melalui Silpa tahun sebelumnya,” ucap Lisa.
Lisa menjelaskan, komposisi APBD perubahan yang disahkan DPRD itu meliputi pendapatan daerah yang semula sebesar Rp1,486 triliun mengalami penurunan Rp6,1 miliar sehingga menjadi Rp1,480 triliun.
Kemudian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp11,6 miliar dari target semula sebesar Rp431 miliar menjadi Rp442 miliar dan pendapatan transfer turun sebesar Rp17,7 miliar.
“Dari sisi belanja dari target semula sebesar Rp1,61 triliun naik menjadi Rp1,87 triliun atau naik Rp 265,7 miliar yang disebabkan adanya kenaikan beberapa komponen pada belanja daerah,” ungkapnya.
Lisa menyebutkan, komponen pada belanja yang mengalami kenaikan adalah belanja operasi Rp174,5 miliar, belanja modal Rp87 miliar, belanja tidak terduga turun Rp976,7 juta dan belanja transfer Rp5,1 miliar.
“Selisih pendapatan dan belanja itu yang menyebabkan terjadinya defisit, tetapi ditutupi pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp399,1 miliar,” tandasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
