Paringin,kalselpos.com–
Proses pengadaan tanah harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi asas keadilan, karena menyangkut hak masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Balangan H Abdul Hadi saat pelaksaan Rapet kordinasi pengadaan tanah di wilayah lingkup Pemkab Balangan.
“Pengadaan tanah ini bukan hal yang sederhana, karena menyangkut hak masyarakat, jadi haruslah sesuai dengan aturan,” kata Bupati Abdul Hadi.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahapan dalam pengadaan tanah, khususnya yang berkaitan dengan proyek strategis baik skala daerah maupun nasional, harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.
Menurut Abdul Hadi, pemerintah daerah menginginkan pembangunan dapat berjalan lancar namun tetap memenuhi aspek legalitas serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari akibat proses yang tergesa atau tidak sesuai prosedur.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Balangan Rahmadiah mengungkapkan berbagai tantangan teknis yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah, seperti dokumen kepemilikan yang tidak sinkron dan komunikasi yang belum optimal dengan warga pemilik lahan.
“Seringkali kami menghadapi data yang tidak sesuai atau masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosesnya,” ujarnya.
Ia menyebut kegiatan rapat koordinasi (rakor) yang digelar menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pihak guna memastikan proses pengadaan tanah di Balangan ke depan bisa berlangsung lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Dengan adanya rakor ini, Pemkab Balangan berharap proses pengadaan tanah mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Bumi Sanggam,” tandasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
