Anggota DPRD Kota Banjarbaru tinjau Rumah tidak layak huni

Teks Foto: DPRD Banjarbaru saat meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik satu keluarga berkebutuhan khusus di Jalan Pelipisan, Komplek Citra Bangun Persada RT 11 RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang. (ist)(kalselpos.com)

Banjarbaru, Kalselpos.com – Anggota DPRD Kota Banjarbaru, meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik satu keluarga berkebutuhan khusus di Jalan Pelipisan, Komplek Citra Bangun Persada RT 11 RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Jumat (25/7/2025).

Turut serta hadir jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, dan perwakilan Kelurahan Landasan Ulin Tengah.

Bacaan Lainnya

” Langkah tersebut merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui pesan WhatsApp terkait kondisi rumah yang sangat memprihatinkan,” ucap anggota Komisi II DPRD Banjarbaru Nukhalis, usai meninjau langsung bangunan dan berbincang dengan penghuni rumah.

Menurutnya, Ini bukan sekadar kunjungan pihaknya datang untuk mencari solusi konkret. Sebab ini adalah tanggung jawab bersama sebagai pemerintah daerah dan perwakilan rakyat.

Diketahui rumah itu dihuni lima orang bersaudara, di mana empat di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi, bahkan satu orang dari mereka sempat harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang memburuk.

Dari pantauan dilapangan, bangunan rumah berdinding kayu lapuk, berlantai tanah, minim penerangan serta tidak memiliki ventilasi yang memadai. Melihat kondisi ini, DPRD mendorong agar rumah tersebut segera diusulkan dalam program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada perubahan anggaran tahun 2025 atau lebih cepat melalui revisi penganggaran.

Selain itu, Dinas Sosial juga diminta untuk melakukan verifikasi data serta membuka akses layanan sosial yang komprehensif, seperti bantuan disabilitas, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Kita butuh pendekatan lintas sektor karena masalah seperti ini tidak bisa ditangani oleh satu dinas saja. Ini soal kemanusiaan,” tegas Nukhalis, legislator dari PKS.

 

“Kami di DPRD akan terus mengawal agar anggaran untuk program rumah layak huni dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang paling membutuhkan,” pungkas Nukhalis.

Sementara itu, pihak Kelurahan Landasan Ulin Tengah diminta untuk mendampingi proses administrasi warga serta mendorong inisiatif gotong royong warga sekitar guna membantu proses perpindahan sementara ke tempat yang lebih layak, sambil menunggu realisasi bantuan pemerintah.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait