Program cetak Sawah di Kalsel Danrem 101/Antasari optimis Berhasil

Teks Foto : []hafidz BERSAMA KEPALA DPKP - Danrem 101/Antasari, Brigjend TNI Ilham Yunus (kanan) bersama Kepala DPKP Provinsi Kalsel, H Syamsir Rahman. (kalselpos.com)

BANJARMASIN, Kalselpos.com –  Isu “program cetak sawah banyak tidak dibayar” mengacu pada keluhan masyarakat terkait program perluasan lahan sawah yang dijalankan pemerintah.

 

Bacaan Lainnya

Beberapa pihak melaporkan adanya masalah pembayaran yang belum tuntas kepada petani atau pihak terkait yang terlibat dalam program ini.

 

Terdapat laporan dari masyarakat mengenai program cetak sawah yang belum sepenuhnya dibayar, baik untuk biaya pembebasan lahan maupun pekerjaan lainnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Danrem 101/Antasari, Brigjend TNI Ilham Yunus saat dihubungi kalselpos.com, Minggu (20/07/2025) menegaskan, hal ini tidak akan terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

 

“Kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait agar bisa mewujudkan program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya tegaskan kepada para instansi yang takut hal itu di Kalsel. Tidak bakalan terjadi hal sedemikian rupa,” tegas Danrem.

 

Jendral Bintang Satu itu menyatakan, apabila terjadi hal yang tidak mengenakkan di provinsi Kalimantan Selatan, dirinya orang pertama yang menampung keluhan itu dan melaporkannya ke Kementerian pusat.

 

“Jangan takut akan isu-isu yang berkembang, apabila ada pihak dirugikan laporkan kepada saya,” tegas Ilham Yunus.

 

Sementara itu, Kepala DPKP Provinsi Kalsel, H Syamsir Rahman mengaku optimis masih bisa menyelesaikan terget tersebut, dengan kolaborasi semua pihak.

 

“Kita memang perlu kerja ke­ras untuk mencapai cetak sa­wah baru seluas 30 ribu hek­tare, karena kondisi saat cetak sa­wah baru terealisasi sekitar 1.500 hektare,” ujarnya usai rakor swasembada pangan di Banjarbaru, Kamis (17/7/2025) lalu.

 

Menurut Syamsir, untuk men­capai target seluas 30 ribu hek­tare cetak sawah baru di Kal­sel, pihaknya akan mempercepat dengan pengawasan langsung oleh tim Khusus yang dibentuk dari semua stakeholder terkait.

 

“Kita bentuk tim khusus, langsung mengawasi pekerjaan di lapangan. Ini harus kita kejar bersama – sama,” ucapnya.

 

Syamsir sempat mengeluhkan, lambatnya pen­cairan anggaran dari pe­me­rin­tah pusat. Diva sempat tertahan dan baru saja bisa digunakan. Itulah salah satu penyebab lambannya program Menteri Amran berjalan di Kalsel, sebutnya

 

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait