Banjarmasin, kalselpos.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pandangan umum dalam sidang paripurna terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
Anggota DPRD Fraksi PKB, dr M Yadi Mahendra Muhyin MA, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalsel atas penjelasan terbuka mengenai rancangan tersebut.
PKB menilai perubahan APBD merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Namun, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan kritis. Mereka menyoroti penurunan pendapatan daerah hingga Rp247 miliar yang dinilai perlu dievaluasi serius, serta defisit Rp2,88 triliun yang ditutup melalui Silpa.
PKB mengingatkan risiko fiskal jangka panjang jika penggunaan Silpa tidak diimbangi dengan perencanaan anggaran yang lebih matang.
Selain itu, PKB mempertanyakan detail proyek belanja modal agar pengawasannya lebih transparan, serta menyoroti penurunan drastis pada pos belanja tidak terduga yang dianggap penting untuk penanggulangan bencana. PKB juga mendorong penambahan alokasi untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.
Pada prinsipnya, PKB menyetujui rancangan perubahan APBD 2025 namun meminta DPRD menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra kerja terkait guna memastikan transparansi, efektivitas, dan kualitas kebijakan. PKB mengajak seluruh pihak bekerja sama mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
