BANJARMASIN, kalselpos.com – Suasana berbeda terlihat di Halaman Balai Kota Banjarmasin, Senin (7/7/2025), saat sekelompok pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Peduli Integritas (IPPI) menggelar aksi damai menuntut transparansi dan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dalam orasi yang disampaikan, IPPI menyoroti ketidaksesuaian struktur birokrasi dan mendesak evaluasi terhadap jabatan eselon II, khususnya kepala dinas. Mereka menilai beberapa pejabat tidak mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang diharapkan publik.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, turun langsung menemui para demonstran dan membuka ruang terbuka. Ia menyampaikan bahwa Pemkot menghargai setiap kritik yang disampaikan masyarakat sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
“Ulun sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua. Ini adalah bentuk nyata kemitraan. Aspirasi masyarakat, termasuk dari IPPI, menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” ujar Ikhsan di hadapan massa aksi.
Ikhsan menegaskan bahwa saat ini Wali Kota Banjarmasin tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat, terutama kepala dinas. Namun, ia menekankan bahwa setiap langkah akan ditempuh sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Apa yang disampaikan hari ini akan saya teruskan kepada Pak Wali. Evaluasi memang sedang berlangsung, dan untuk perubahan sebelum enam bulan masa jabatan, perlu izin dari kementerian,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Namun, bila ditemukan bukti yang kuat terkait ketidakmampuan pejabat dalam menjalankan tugas, langkah tegas seperti pencopotan bisa saja diambil.
“Kami terbuka terhadap masukan publik. Kritik membangun adalah cermin untuk introspeksi kami. Tapi jika pejabat terbukti bekerja dengan baik, tentu akan dipertahankan,”* tandasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Banjarmasin (Forpeban), Din Jaya, menegaskan bahwa aksi ini bukanlah upaya menjatuhkan pihak tertentu, melainkan wujud kepedulian terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin Pemkot tidak hanya menjadi pembuat kebijakan, tapi juga pendengar aspirasi masyarakat. Aksi ini menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara warga dan pemerintah masih hidup di Banjarmasin,” tutupnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
