Lonjakan Harga Gas 3 Kg Rugikan Pedagang Kecil dan Rumah Tangga

Teks foto []istimewa GAS MELON - Melonjaknya harga gas elpiji 3 Kg atau Gas Melon di tingkat pengecer, yang berdampak signifikan pada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com
Anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi Golkar, Achmad Maulana, menyoroti melonjaknya harga gas elpiji 3 Kg atau Gas Melon di tingkat pengecer, yang berdampak signifikan pada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.

Menurutnya, kenaikan harga Gas Melon di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) membuat pedagang kecil ‘terjepit’.

Bacaan Lainnya

“Warung makan, penjual bubur, penjual mis instan, mereka mengalami kenaikan biaya produksi. Kalau tidak berani menaikkan harga jual, mereka rugi. Kalau dinaikkan, mereka khawatir pelanggan lari,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak pada daya beli masyarakat.

“Rumah tangga harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk beli gas, mengurangi anggaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan. Ini menurunkan kualitas hidup, terutama bagi yang berpenghasilan rendah,” kata Achmad.

Tak hanya itu, kondisi ini memicu keresahan sosial.

“Kelangkaan dan kenaikan harga gas melon menimbulkan kecemasan. Orang takut kehabisan gas, harus antre lama di pangkalan. Bahkan ada laporan orang meninggal saat mengantre. Ini juga menimbulkan kecurigaan ada penimbunan,” tambahnya.

Dari sisi usaha, banyak pedagang kecil terpaksa menutup usaha sementara atau berhenti berjualan.

“Kelangkaan Gas Melon bisa mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar Achmad.

Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam penyaluran subsidi.

“Subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai dinikmati pihak yang tidak berhak. Pemerintah harus memastikan distribusi gas melon lancar dan tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Achmad Maulana mendorong pemerintah melakukan beberapa langkah konkret diantaranya :

1.Menertibkan praktik penimbunan dan penjualan gas ilegal.

2.Memperketat pengawasan harga di tingkat pengecer.

3.Memberi sanksi tegas pada pelanggar aturan.

4.Mengevaluasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran dan efektif.

“Kita ingin masyarakat kecil terbantu, bukan malah semakin terbebani. Pemerintah harus hadir memastikan masalah ini diselesaikan,” pungkasnya

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait