Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan predikat “Utama” dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Hal itu terungkap dalam Penilaian Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak (KLA) dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Senin (21/4/2025) bertempat Aula Kantor Bupati Tapin.
Bupati Tapin, H. Yamani, menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ruang refleksi untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program daerah berpihak pada kepentingan anak. Ia menyebut, target bukan semata-mata soal predikat, melainkan tentang bagaimana menciptakan ruang yang aman, sehat, dan inklusif bagi anak-anak.
“Anak adalah pusat dari pembangunan. Kualitas masa depan daerah sangat ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini,” ujar Yamani usai mengikuti zoom meting VLH KLA Kab Tapin. Senin, 21 April 2025.
Pemerintah Kabupaten Tapin sendiri, kata Yamani, telah menyusun dan menerapkan sejumlah langkah konkret guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan inklusif, hingga ruang partisipasi anak dalam proses pembangunan daerah.
Menurutnya, pendekatan tersebut harus terintegrasi lintas sektor dan tidak bersifat sektoral.
Bupati juga mengakui bahwa tantangan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak cukup kompleks. Masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, akses layanan belum merata di beberapa wilayah, serta keterbatasan kapasitas SDM dalam perlindungan anak. Namun, ia optimistis dengan kerja kolaboratif, hambatan tersebut bisa diatasi.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Dunia usaha, media, tokoh masyarakat, hingga keluarga harus dilibatkan. Perlindungan anak bukan hanya urusan pemerintah,” katanya.
Yamani menekankan, KLA bukan status simbolis yang hanya dikampanyekan saat penilaian berlangsung. Ia ingin nilai-nilai perlindungan anak menjadi kultur birokrasi dan masyarakat Tapin.
Untuk itu, Tapin mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis hak anak dan memperluas layanan publik yang ramah anak.
Evaluasi yang dilakukan KemenPPPA juga diharapkan memberi masukan konkret dan arahan strategis. Pemerintah daerah membuka ruang selebar-lebarnya bagi para pemangku kepentingan untuk mengkritisi, memberikan saran, dan turut menyumbang solusi dalam peningkatan kualitas layanan anak.
“Kami ingin proses ini jujur dan terbuka. Kalau masih ada kekurangan, kami siap benahi. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Tapin bisa tumbuh dalam lingkungan yang melindungi dan memberdayakan,” tutur Yamani.
Penilaian KLA tahun ini menjadi bagian dari strategi nasional memperkuat ekosistem perlindungan anak di tingkat lokal. Tapin menargetkan tidak hanya predikat yang lebih tinggi, tetapi juga perubahan nyata dalam kualitas hidup anak-anak.
Pemerintah berharap hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan berkelanjutan menuju Tapin yang lebih inklusif dan ramah anak.
Turut serta mendampingi Bupati, Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappelitbang dan Plt DP3A, dan SKPD Terkait serta instansi terkait lingkup Tapin.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
