Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (15/4), di Aula Kantor Bupati Tapin. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Tapin, H. Yamani.
Musrenbang tahun ini mengusung tema ” Sumber Daya Manusia Unggul Berlandaskan Penataan Kelembagaan dan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.” Tema tersebut mencerminkan arah pembangunan Tapin yang fokus pada peningkatan kualitas aparatur dan pembangunan fisik yang merata serta berjangka panjang.
Dalam sambutannya, Bupati Yamani menegaskan pentingnya forum Musrenbang sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan menyusun rencana yang realistis dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk menginternalisasi visi, misi, dan 13 program prioritas yang telah ditetapkan. Bupati meminta agar perencanaan pembangunan diarahkan pada pencapaian indikator strategis daerah.
“Kita harus fokus pada peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semua itu membutuhkan langkah konkret dan kerja nyata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam hal pendanaan pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan lain, baik dari APBD Provinsi, APBN, DAK, CSR, hibah, dan lainnya. Bangun koordinasi yang kuat dengan kementerian dan pemerintah provinsi,” tambahnya.
Berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan sejalan dengan tujuan menjadikan Tapin sebagai daerah yang maju dan beriman—berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Achmad Riduan Syah, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Riduan, partisipasi aktif semua pihak merupakan wujud nyata dari pendekatan perencanaan partisipatif. Ia menekankan bahwa dokumen RKPD yang akan disusun harus mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Dalam kesempatan ini, saya bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Tapin mengajak semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran guna merumuskan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya
.
DPRD Tapin mendukung penuh pelaksanaan Musrenbang ini sebagai bagian dari implementasi semangat kolektif dan keterbukaan dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap proses penyusunan RKPD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan sinergis.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga, menyampaikan bahwa forum Musrenbang menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.
Kami berharap melalui Musrenbang ini, arah kebijakan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Musrenbang ini menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Tapin dalam merumuskan rencana pembangunan tahun depan yang inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Musrenbang kali ini mendatangkan Nara sumber dari Bappeda Provinsi Kalsel, Derektorat Transportasi Kementrian PPN/Bappenas RI dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Kementrian Perumahan Kawasan Pemukiman RI.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
