Banjarbaru, kalselpos.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, khususnya di bidang Bina Marga. Menegaskan bahwa adanya kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat pada tahun 2025 tidak berdampak terhadap proyek-proyek fisik yang akan dikelola oleh pihaknya.
Hal tersebut, disampaikan langsung oleh Kabid Bina Marga Dinas PUPR kota Banjarbaru Adi Maulana. Kamis (9/04/2025), menegaskan bahwa seluruh paket pekerjaan fisik akan tetap berjalan sesuai rencana.
“Saya pastikan untuk pekerjaan fisik tahun 2025, tidak ada yang terdampak oleh kebijakan efisiensi dipastikan semuanya tak terjadi penundaan atau dialihkan anggarannya,” ujarnya.
Ia berpendapat, kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden RI lebih menyasar pada anggaran non-fisik atau belanja operasional, seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), konsumsi rapat, serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi.
“Jadi perjalanan dinas kami efisiensikan hingga 50 persen, ATK sekitar 20 hingga 25 persen, kemudian belanja konsumsi sekitar 15 –20persen, begitu juga dengan kegiatan Bimtek dan sosialisasi, semuanya ikut dikurangi,” ucapnya.
Oleh karenanya, program pembangunan infrastruktur di Kota Banjarbaru dipastikan akan tetap berjalan tanpa gangguan.
“Semua proyek yang direncanakan untuk tahun 2025 tetap terlaksana. Terkecuali jika nanti ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, sementara saat ini tidak ada yang terdampak,” tegasnya.
Dalam hal ini pihaknya berkomitmen, untuk tetap mendukung program efisiensi pemerintah pusat, tanpa mengorbankan sedikit pun pelayanan infrastruktur kepada masyarakat khususnya warga kota Banjarbaru.
“Ada sekitar 24 paket pengerjaan tahun ini diantaranya pembuatan badan jalan dan pembangunan jembatan yang diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp 78 miliar,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
