Banjarmasin, kalselpos.com – Dari hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan masukan ketika melaksanakan reses jemput aspirasi masyarakat yang paling banyak menyentuh infrastruktur baik jalan, jembatan hingga penanganan banjir.
Maka perlu kiranya melakukan kolaborasi secara intensif baik legislatif maupun eksekutif untuk merealisasikan proyeksi penanganan kinerja agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat
“Pagu anggaran kegiatan di APBD sudah disahkan pada tahun anggaran 2024, untuk dilaksanakan tahun ini, ” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, Senin (10/3) kemarin.
Mengingat Kalsel ini, belum lama tadi, adanya masalah hukum terkait gratifikasi proyek fisik, maka perlu adanya perhatian dan ke hati – hatian dalam merealisasikan setiap program kerja ke depan.
Termasuk juga meminta data pemenang lelang atau pihak ketiga guna memastikan keabsahan yang telah diatur dalam perundang-undangan, jika rekanan tersebut memiliki kapasitas maupun kapabilitas mumpuni.
“Ini harus dijadikan pelajaran kita semua dan paling penting skala manfaat kepada masyarakat harus menjadi prioritas, ” harapnya
Lanjut politisi NasDem ini juga menyampaikan, usulan rekan – rekan anggota DPRD lain telah disampaikan ke PUPR dan mereka berjanji secepatnya meninjau lokasi usulan tersebut, termasuk setiap keinginan warga yang tertunda, karena ada sampai tujuh kali pengajuan belum diakomodir, karena solusi reses dari pokok pikira (pokir) ini belum bisa dioptimalkan
“Ya perlu disesuaikan meski kuat keinginan anggota Dewan, pokir setidaknya bisa mengakomodasi hasil reses, ” tukasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
