BANJARMASIN, kalselpos.com – Sejumlah guru honorer perwakilan dari 751 orang yang gagal atau tidak lolos seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, mendatangi DPRD Banjarmasin, Senin (3/2).
“Mereka menyampaikan keluhan atas nasib mereka, sebab gagal pada seleksi P3K tahun 2024,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Neli Listriani, kepada wartawan, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, dengan keluhan itu memang harus ada solusi memberikan kepastian bagi mereka agar dapat kembali mengajar dengan tetap mendapatkan honor kesejahteraan.
“Semoga dengan Walikota dan Wakil Walikota terpilih nanti, bisa berkolaborasi memikirkan nasib para guru honorer ini,” ungkapnya.
Kemudian lanjutnya, bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin dapat pula mencari solusi dan perhatian khusus bagi mereka, sehingga kondisi ini dapat diatasi. “Harus segera diberi kepastian terhadap nasib mereka,” imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Ahmad Baihaqi menyampaikan, banyak isu yang berkembang saat ini bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK akan dirumahkan.
“Memang ada sebanyak 751 guru honorer khusus tingkat SD yang tidak lolos seleksi PPPK 2024, yang lolos hanya 67 orang,” ujarnya.
Pihaknya mengaku, sudah menganggarkan untuk honor bagi ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK 2024 tersebut bagi kinerja mengajar pada 2025.
“Tapi sebutannya buka honor lagi, namun untuk dana transportasi mereka,” jelasnya.
Tindak lanjutnya, pihaknya akan dilakukan studi banding ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta hingga dikonsultasikan ke kementerian pendidikan. “Mudahan nanti ada solusi yang baik untuk masalah ini,” ujarnya.
Sebab diakui Baihaqi, peran guru honorer sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota ini, karena minimnya guru CPNS.
“Sebab tenaga pendidik ini tidak bisa digantikan dengan tenaga PNS dari instansi lain yang teknis, ini profesi yang khusus,” tegasnya.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Banjarmasin Muhammad Ali Wardana menyampaikan, nasib para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK saat ini menjadi tidak jelas.
“Sedangkan ini sudah masuk bulan ke-2 di 2025, sementara insentif mereka belum bisa dibayarkan atau dicairkan, karena tidak jelas lagi apakah bisa dicairkan,” sesalnya.
Dia berharap, ada solusi yang baik bagi para guru honorer dan kesejahteraan mereka selanjutnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
