Banjarmasin, kalselpos.com -Status sebelas guru besar FH ULM yang diduga bermasalah karena jurnal predator ternyata sudah dicopot oleh Kemendikbudristek awal bulan lalu.
Meski sudah dilakukan pencabutan, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Ahmad Alim membantah hal tersebut.
“Saya belum menerima SK pencopotan itu,” ucapnya, Kamis (29/07/204) lalu.
Meski Rektor ULM belum menerima SK pencopotan itu, nyatanya pencopotan ini disampaikan Direktur SDM Kemendikbud, Lukman.
Status guru besar ke 11 dosen ULM sudah dicabut. Namun, surat keputusan pencopotan jabatan guru besar mereka tidak dibuka ke publik. Hal itu dilakukan demi menjaga nama baik keluarga dan lingkungannya.
“Jangan sampai karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Nah semua kan ada mekanismenya, begitu ada pelanggaran kita cabut SK-nya sesuai dengan sanksi yang memang berlaku,” kata Lukman di Jakarta, Selasa (9/7) lalu.
Sebelumnya, satu persatu 11 guru besar hukum ULM yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik serius itu dipanggil Biro SDM Kemendikbudristek, termasuk Prof Alim. Pemanggilan ini adalah yang kesekian kali. Sebelumnya mereka sudah dua kali menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Pemeriksaannya di Jakarta.
Dugaan maladministrasi pengajuan guru besar hukum ULM menyeret nama Muhammad Hadin Muhjad, lantaran ada tanda tangan digital Ketua Senat ULM tersebut dalam surat rekomendasi pengajuan sejumlah guru besar hukum FH ULM yang sekarang diperiksa Kemendikbudristek.
Hadin mengaku sempat diperiksa tim Kemendikbudristek untuk dimintai klarifikasi terkait hal tersebut. Disebutkannya, rekomendasi senat memang diperlukan dalam proses pengajuan gelar guru besar.
“Saya disodorkan surat rekomendasi, tapi saya tidak mengetahui ada tanda tangan itu,” ucap Hadin, saat dikonfirmasi, Senin (29/07/2024).
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
