Rantau, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar rapat gugus tugas kabupaten layak anak tahun 2024. Bertempat Aula Tamasa Kantor Bupati Tapin. senin (1/4/2024).
Rapat gugus tugas kabupaten layak anak dibuka secara resmi oleh Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin yang dihadiri Sekda Tapin Sufiansyah, Kepala Bapplitbang Meidy Haris Prayoga, Plt Kepala DP3A Tapin Marsidah dan Perwakilan Kejari Tapin serta Perwakilan dan Kepala Bidang Perlindungan Hak Anak Dinas P3A Provinsi Kalsel H. Andrian Anwary, S. Sos, M. AP.
Peserta rapat merupakan gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tapin berjumlah sebanyak 100 orang terdiri dari TP PKK Tapin, Organisasi Perangkat Daerah Kab Tapin terkait, Forum anak yang masuk dalam KLA Kab Tapin serta pihak perusahaan di Tapin.
Plt Kepala DP3A Tapin, Marsidah memberitahukan bahwa dalam Bimtek gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), sebagai upaya penyebaran informasi dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi terhadap semua pihak, menuju kabupaten layak anak di Kabupaten Tapin.
“Kita ingin menyamankan persepsi dan menginventaris data setiap SOPD apakah sesuai indikator penilaian atau tidak,” tuturnya.
Ia pun berharap dengan Bimtek ini semua pihak yang terlibat bisa memahami tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
“Jadi ini juga komitmen bersama untuk mewujudkan kabupaten layak anak,”katanya.
Kegiatan rapat gugus tugas berlangsung selama satu hari dengan mendatangkan nara sumber Kepala Bidang (Kabid) Pemenuhan Hal Anak DPPPAKB Provinsi Kalsel Andrian Anwary dan Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Harris Prayoga.
Sementara Pj Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menyambut baik Bimtek yang digelar. Karena lewat kegiatan ini, merupakan langkah awal untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan seluruh sistem pembangunan berbasis hak anak.
“Agar seluruh sistem pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya dari semua unsur yang ada,”katanya mengawali sambutan sebelum membuka rapat.
Oleh karena itu dalam pertemuan ini perlunya penguatan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan guna menjamin hak dan perlindungan anak hendaknya dapat terus kita tingkatkan.
“Tak kalah pentingnya komitmen dan sinergitas dari seluruh stakeholder dalam pemenuhan hak anak agar lebih terintegrasi, holistic dan berkelanjutan, itu yang utama, “pinta Pj Bupati Tapin.
Untuk itu guna menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah daerah berkewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengembangan kabupaten layak anak.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
