Kotabaru, kalselpos.com – Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) kembali melakukan unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Kotabaru, Senin (18/3/24).
Mereka menyampaikan 2 tuntutan yakni, mereka menuntut DPRD untuk membubarkan tim konpensasi masa sebelumnya karena dianggap sesuka hati menetapkan dan melaksanakan realisasi kompensasi dan yang kedua adalah meminta agar pihak AK2TPL dilibatkan sebagai pengawasan independent dalam tim kompensasi sesuai kesepakatan awal.
Perwakilan aksi mengatakan bahwa, ia meminta agar tim percepatan kompensasi agar dibubarkan jika tidak sanggup bekerja sesuai dengan kesepakatan.
“Kami menuntut agar tim kompensasi menjelaskan kepada kami skala prioritas untuk penggunaan dana tersebut, jangan hanya proyek ecek-ecek yang dikerjakan melalui dana itu,” ujar Wahyu.
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis yang langsung menemui pendemo mengatakan, pihaknya selalu mengawal terkait pembangunan di Kotabaru, khususnya yang berkaitan dengan dana konpensasi.
Dijelaskan olehnya, kalau dilihat ke belakang awal mula bergaungnya dana kompensasi pada tahun 2019. Aliansi bersurat ke DPRD kemudian ditindaklanjuti sehingga terjadilah penandatanganan MoU kembali. Setelahnya, ada perpanjangan lagi yang di tandatangani oleh Bupati dan diketahui DPRD di dalam MoU sudah jelas tertulis dana Rp700 miliar tidak digelontorkan dengan bentuk uang, tapi dalam bentuk infrastruktur.
“Jangan lupa juga di dalam MoU itu, semua infrastruktur diajukan oleh Pemda bukan Pemerintahan Kabupaten Kotabaru. Jadi dalam hal ini dana dari pihak ketiga yang tidak masuk dalam APBD akan di akomodir melalui dana konpensasi,” pungkasnya.
Kegiatan berakhir dengan melaksanakan rapat bersama di gedung dewan yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari aliansi bersama kalangan anggota DPRD Kotabaru.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
