Kotabaru, Kalselpos.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) bersama Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi dalam memperkuat sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang bertempat di
Ballroom Hotel Grand Surya Kamis, (01/02/2024) siang kemarin.
Yang mana kegiatan tersebut diikuti 52 perwakilan dari Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Selatan serta dihadiri
Kabid PMM Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Rahmiyanti Janoezir P., ST, MA dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad Assegaf, MM serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kotabaru.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dikesempatan itu Sekretaris Daerah Kotabaru H. Said Akhmad menyampaikan, ucapan selamat datang kepada rombongan Bappeda Provinsi se-Kalimantan Selatan yang mengikuti kegiatan ini dan berharap akan bisa bersama-sama menurunkan masalah kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pertemuan ini dalam rangka bagaimana kita membuat program, perencanaan melalui FGD se-Kalimantan Selatan untuk mengatasi kemiskinan terkait di bidang kesehatan dan stunting khususnya di Kabupaten Kotabaru program apa yang dapat kita lakukan dalam mengentaskan persoalan tersebut, seperti apa yang nanti di sepakati bersama dan ini termasuk penilaian secara nasional maka dari itu kita harus
mempunyai perencanaan untuk keluar dari status kasus stunting dan kemiskinan,” ucap Sekda.
Sekda juga menambahkan, pertemuan ini juga sebagai langkah awal yang strategis dan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengatasi kemiskinan.
Sebelumnya panitia pelaksana
Angga Priyadi selaku Ahli Pratama Perencanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporannya menjelaskan, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2023 menurut data BPS berkisar antara 2,44-6, 25 dan Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 persentase penduduk miskin terendah secara nasional.
“Provinsi Kalimantan Selatan berada di nomor 2 terendah secara nasional untuk persentase penduduk miskin akan tetapi bukan berarti pengetasan kemiskinan di Kalimantan Selatan sudah selesai, semakin rendah kemiskinan maka semakin melambat laju penurunannya dan semakin sulit penanggulangannya,” ujarnya.
“Salah satu strategi yang perlu dilakukan adalah intervensi program berbasis data by name by addrees, perbaikan kualitas data menjadi hal yang tidak bisa di tawar untuk mewujudkan intervensi tepat sasaran,” demikian terangnya.
Diakhir acara diisi dengan pemaparan dan diskusi bersama terkait evaluasi dan rencana program kegiatan bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Stunting, SPM dan Kawasan Pedesaan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
