BANJARMASIN, Kalselpos.com – Belasan anggota Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, menggelar aksi unjuk rasa di depan di Balaikota Banjarmasin, Kamis (18/01/2024) pagi.
Kedatangan Kaki Kalsel ke Pemko Banjarmasin itu juga membawa sejumlah atribut seperti sepanduk berbagai tulisan.
Dalam orasinya itu mereka meminta Pemko Banjarmasin untuk menuntaskan permasalahan belum terbayarkan pihak penyedia jasa atau kontraktor.
“Pemko Banjarmasin mengalami kekosongan kas. Apalagi adanya tagihan SP2D sebanyak ribuan berkas. Kisaran 1.700 lembar. Pembayarannya mencapai Rp300 miliar dari pekerjaan itu,” ujar Ketua Kaki Kalsel, Akhmad Husaini.
Belum dibayarnya kontraktor ini menjadi atensi publik, hingga perhatian dunia usaha, vendor juga masyarakat Kota Seribu Sungai.
“Tentu kita tidak mencari permasalahan dan menuduh Pemko, karena kendala ini juga terjadi di kabupaten kota lain,” katanya.
“Tapi kalau tidak dicarikan solusi, ini akan menjadi potensi konflik dan ekonomi. Makanya kita desak pemko mencari solusi permasalahan proyek infrastruktur di Banjarmasin ini,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo mengatakan jika pihak Pemko Banjarmasin tak tinggal diam.
Dirinya tak menampik jika ada beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan di 2023 dan dipindahkan ke 2024.
“Jadi pemindahan dari 2023 ke 2024 ini ada proses tahapan, karena sudah dipayung hukumi oleh pemerintah baik itu peraturan pemerintah maupun permendagri. Jadi tahapan itu yang harus kita lalui, karena tidak sehari dua,” ujar Edy.
Pemko Banjarmasin berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini sebelum APBD perubahan.
“Jadi meski ada uangnya, kalau proses itu tidak dilalui, kita tetap salah. Jadi kita ingin semua kita selesaikan semuanya, Insyallah dalam tahun ini juga,” tandasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
