Banjarmasin, kalselpos.com – Rencana pembangunan perkantoran sekretariat gedung DPRD Kalsel diperkirakan menghabiskan anggaran APBD dari ABT murni sebesar Rp 180 milyar di tahun 2024.Namun dari pagu anggaran itu masih masuk tahap perencanaan di tahun 2023, sedangkan untuk luasan areal lahan yang disiapkan antar 2,9 hektare di lingkungan pusat perkantoran Pemprov Kalsel.
“Kami tadi sudah menghadiri ekspos perencanaan dari pihak terkait, untuk selanjutnya melihat progres dan kepastian lahan agar tidak ada masalah, ” Kata Ketua DPRD Kalsel, H. Supian Hk kepada Kalselpos com Senin (30/10).
Ia menambahkan persoalan status lahan nanti pihaknya terus melakukan pengawasan dan penelitian di lapangan, sebab kami tidak ingin seperti pengalaman ketika areal tanah (lahan ) yang dihibahkan kepada pengadilan, Polda dan lainnya justru bermasalah karena sejumlah pihak melakukan pematokan batas tanah sementara jika itu bisa dibuktikan secara otentik diatas kertas misalnya sertifikat maka bisa saja di ganti rugi.
“Kami tidak ingin ada masalah dikemudian hari terutama masalah lahan nantinya maka legalisasi aset itu paling penting, ” sebut politisi ramah ini.
Senada Sekretariat Dewan (Sekwan), Muhammad Jaini menuturkan memang diliat dari keabsahan Kemendagri jelas perkantoran DPRD Kalsel akan pindah ke Banjarbaru guna menyesuaikan pemindahan ibukota provinsi, namun hal ini masih tahap perencanaan mekanisme pembangunan dengan sistem multi years, tahap awal tadi aspek engineering dan pagi desain sekitar Rp 48, 9 miliar.
“Jika dikalkulasikan secara keseluruhan untuk fisik desain pembangunan dari APBD murni tahun 2024 180 milyar, ” sebutnya.
Lanjut Jaini, dari pertemuan tadi pihaknya telah menerima kepastian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengenai status tanah tersebut memang merupakan aset Pemprov Kalsel”Insha Allah untuk lahan tidak ada masalah, ” tukasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
