Sampit, kalselpos.com –
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung penuh program Desa Antikorupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), termasuk di daerah ini.
“Kami dari Diskominfo mendukung dengan memfasilitasi transparansi melalui website desa. Kami berupaya agar seluruh desa bisa terjangkau internet sehingga website desa bisa dijalankan secara maksimal,” kata Kepala Diskominfo Kotim, Marjuki di Sampit, Jumat (23/6/23).
Tahun ini Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim dipilih menjadi lokasi kegiatan karena desa ini menjadi percontohan Desa Antikorupsi di Kalimantan Tengah. Saat ini desa ini diusulkan untuk ditetapkan menjadi Desa Antikorupsi oleh KPK RI.
Pemerintah Kabupaten Kotim juga telah menetapkan 17 desa calon Desa Antikorupsi. Aparatur desa inilah yang dibina melalui bimbingan teknis terkait Desa Antikorupsi.
Salah satu indikator Desa Antikorupsi adalah memiliki website desa yang menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk menyampaikan secara terbuka perkembangan pelaksanaan pembangunan desa dan laporan pertanggungjawabannya.
Website desa juga menjadi sarana bagi masyarakat maupun pihak lain untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan jika ada hal yang dianggap tidak jelas.
Diskominfo mempunyai peran strategis dalam bidang ini. Melalui sinergitas dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, saat ini terus diupayakan percepatan pembuatan website desa.
Marjuki menyebut, dari 168 desa yang ada di kabupaten ini, sudah ada 87 desa yang memiliki website desa. Diskominfo juga berkomunikasi dengan pemerintah desa lainnya agar bulan depan segera mengusulkan dan memproses pembuatan website desa, pihaknya siap membantu.
Terkait jaringan internet, dari 168 desa yang ada, saat ini baru 147 desa yang terjangkau internet sehingga masih tersisa 38 desa. Dari 38 desa itu, yang sama sekali blank spot atau tidak ada internet itu ada delapan desa.
“Jadi tahun 2024 kita berupaya agar seluruh desa bisa terjangkau sinyal internet. Kami sudah sudah menjajaki dengan ICON+ PLN, supaya di mana tiang listrik, maka di situ bisa diupayakan sinyal internet,” tambah Marjuki.
Dia menegaskan, Diskominfo berupaya keras agar ada peningkatan program Desa Antikorupsi ini, khususnya dari sisi pelayanan publik dan pertanggungjawaban desa agar betul-betul transparan.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
