Amuntai, kalselpos.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU) kembali melaksanakan Rapat Koordinasi terkait, tindak lanjut pengendalian inflasi daerah bersama Pemerintah Daerah HSU dan Forkopimda.
Mengambil lokasi di aula Kejari HSU Rakor kali ini, merupakan tindak lanjut pengendalian inflasi daerah, sekaligus rencana Surat Kuasa Khusus (SKK) oleh Bidang Datun guna peningkatan penerimaan asli daerah. SKK yang dimaksudkan, surat yang berisi tentang permohonan bantuan hukum.
Rakor dibuka langsung oleh Pj Bupati HSU R. Suria Fadliansyah, yang turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekda HSU, asisten, dan SKPD terkait yang terlibat dalam Tim TPID HSU, kemarin.
Dalam Rakor tersebut dijabarkan perkembangan keadaan inflasi di daerah HSU. Saat ini, berada di angka 4,70 dan untuk nasional berada di 5,30 menurut data BPS. Angka inflasi untuk HSU tersebut mengikuti angka dari Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Kabupaten pembanding inflasi di Provinsi Kalimantan selatan.
Terlaksananya Rakor pengendalian inflasi ini disambut baik Kepala Kejari HSU Agustiawan Umar menyambut baik terlaksananya kegiatan rakor ini dan berharap kegiatan ini dapat diambil kesepakatan-kesepakatan yang berpihak kepada masyarakat, “Sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten HSU terus meningkat” imbuhnya.
Dalam rakor tim TPID HSU kali ini dihadiri seluruh anggota tim yang mendapat apresiasi dan perhatian dari Pj Bupati HSU.
“Melalui Rakor, akan asa gambaran secara jelas inflasi yang ada di Kabupaten HSU, sehingga dapat mengambil langkah strategi dan kebijakan untuk terus menekan inflasi di Kabupaten HSU,” kata Pj Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah.
Berbagai masukan dan catatan penting yang harus diperhitungkan dalam pengendalian inflasi ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek. Dimana perlu diambil langkah-langkah yang konkrit dalam pengendalian inflasi di Kabupaten HSU, seperti pemberdayaan masyarakat desa dan Badan Usaha Milik Desa.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
