Puruk cahu, kalselpos.com– Sungguh miris disaat gencar gencar pemberitaan yang dilakukan oleh media untuk mempublikasikan berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Murung Raya ( Mura), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Bappedalitbang setempat, diduga justru melakukan diskriminasi terhadap media.
Hal ini terjadi, pada Rabu (5/4/2023) lalu, ketika wartawan koran ini bersama rekan media lainya mengunjungi kantor Bappedalitbang Mura menanyakan terkait langganan koran yg ada di kantor badan tersebut.
Bukan mendapatkan jawaban yang baik, akan tetapi justru memperoleh jawaban yang ketus dari salah seorang pegawai keuangan Bappedalitbang Mura.
” Maaf kantor kami cuma berlangganan dengan 3 media saja (media besar), karena dana yang tersedia cuma 10 juta. Sehingga kami tidak bisa mengakomodir media lainya,” katanya dengan sinis.
Merasa tidak puas mendapat jawaban seperti itu, wartawan media ini mencoba untuk menemui kepala Bappedalitbang Mura, Ir Pahala Budiawan, guna melakukan klarifikasi atas jawaban dari bawahannya tersebut, akan tetapi yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
Karena penasaran dengan jawaban dari pegawai bagian administrasi itu, pada esok harinya, Kamis (6/4/2023), wartawan media ini bersama satu rekan media lainnya, mencoba kembali berkunjung ke kantor itu untuk menemui kepala badan.
Akan tetapi, begitu sampai di meja penjaga, didatangi salah seorang oknum pegawai yang langsung marah-marah, dengan mengatakan kalian tidak berhak untuk memfoto daftar absen pegawai ini, itu bukan urusan kalian katanya sambil berlalu pergi membawa buku absensi pegawai . Setelah diselidiki ternyata yang bersangkutan adalah orang nomer dua di Bappedalitbang Mura.
Merasa diperlakukan tidak baik oleh oknum pegawai tersebut, wartawan ini kembali mencoba untuk bertemu dengan kepala badan, akan tetapi kepala badan masih tidak berada di tempat, katanya masih berada di luar kota.
” Yang sangat mengherankan Kantor Bappedalitbang ini adalah adalah kantor badan yang sangat besar, dengan tugas membantu Bupati Mura, dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang pastinya memiliki anggaran yang cukup besar, akan tetapi tidak bisa mengakomodir media yang ada.
Coba dana yang ada dibagi dengan media yang lain walaupun sama sedikit, biar tidak menimbulkan kecemburuan. Sedangkan kantor dinas yang lain saja masih bisa mengakomodir media yang ada.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
