Muara Teweh, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023, yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta secara virtual, Selasa (21/03/3023).
Sejumlah pejabat Pemkab Barut yang hadir mengikuti rakor secara virtual di rumah jabatan bupati di Muara Teweh diantaranya Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, pejabat teknis DPRD serta Kabag Kesra Barut.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia (RI) Didik Widjanarko dalam paparannya menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut salah satunya sebagai langkah pencegahan strategi pemberantasan korupsi.
“Upaya pemberantasan korupsi di daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area, yakni perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen Aparat Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa,” terangnya.
Sementara Bupati Barut, H Nadalsyah melalui Sekretaris Daerah Drs. Muhlis mengatakan, Pemkab Barut mendukung penuh program pemberantasan korupsi karena merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
Muhlis juga menyampaikan apresiasinya atas kegiatan pendampingan MCP dan telah berupaya melakukan pencegahan korupsi dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Semoga kedepannya Barito Utara dapat menjalankan program pemerintah sesuai dengan peraturan yang amanah, bersih, berkeadilan,” tukasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
