Batulicin, kalselpos.com – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan, Rabu (15/3/2023).
Muhaimin atau Cak Imin beserta rombongan tiba Kantor Bupati Tanbu bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Hakim Iskandar,
Waka MPR/Waketum PKB
Jazilul Fawaid, Anggota DPR Hasanuddin Wahid dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Zainudin.
Bupati Tanbu HM Zairullah Azhar beserta jajarannya menyambut langsung kedatangan rombongan dari Jakarta.
Tujuan dari kunjungan tersebut dalam rangka menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah bagi warga Tanbu dan pemberian penghargaan Piagam Penghargaan dari Direktur BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati Tanbu.
Cak Imin mengatakan dalam sambutannya, ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan sertifikasi tanah kepada transmigran.
Dikatakannya, para transmigran perlu mendapatkan perhatian dari semua sektor. Dimana kompleksitas berbagai masalah tersebut tidaklah mudah.
Dimana infrastruktur sarana dan prasarana kemudian aksesnya, kerena demikian para transmigran telah membuka sebuah wilayah baru.
“Dengan SHM yang diserahkan ini akan memungkinkan mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Kemudian ia menjelaskan, Bahwasanya transmigrasi dan pembangunan desa menjadi satu kesatuan dan akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan nasional.
:Pembangunan nasional akan cepat kalau desa tumbuh berkembang dengan cepat,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menjelaskan terkait undang-undang pelaksanaan dana desa. Hal tersebut berdampak pada percepatan pembangunan desa yang luar biasa, terutama disisi peningkatan infrastruktur maupun SDM.
Wakil Ketua DPR RI ini berjanji akan berusaha di tahun 2024 APBN harus disalurkan ke tiap desa sebesar Rp5 miliar.
“Perlu diketahui itu merupakan target kami di DPR RI sebagai bentuk perjuangan politik dari kami, tegas Muhaimin.
Rp5 miliar dari APBN dianggap rasional dan sangat cukup manakala disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di pedesaan.
“Ada langkah yang diambil untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp5 miliar untuk desa ini harus dimulai dari komitmen kepala desa sendiri untuk membuktikan keberhasilan dengan melalui sikap, transparan, akuntabel atau tidak ada penyelewengan,” terangnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
