Kandangan,kalselpos.com –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) membahas permintaan data untuk merumuskan kebijakan intervensi kepada daerah-daerah yang terdapat defisit bahan kebutuhan pokok.
“Kita diminta menyiapkan data paling lambat per 8 Maret 2023 ini, untuk kebijakan intervensi defisit bahan kebutuhan pokok,” ujar Bupati HSS Achmad Fikry didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor, saat Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis (9/3).
Bupati mengatakan di Kabupaten HSS dari sisi stok kebutuhan pokok masih terpenuhi, namun dari sisi harga mengalami kenaikan seperti tahun lalu menjalang hari-hari sebesar kebutuhan menjadi meningkat.
Meski kebutuhan pokok terpenuhi, kata bupati, daerah tetap diminta pemerintah pusat, untuk melalukan langkah-langkah strategis melalui peran Satuan Tugas (Satgas) pangan, guna membantu ketersedian, pendistribusian dan menekan harga bahan pokok.
Menurut bupati, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penimbunan bahan pokok oleh pihak-pihak tertentu.
“Untuk menghindari hal-hal tersebut, Dinas Ketahan Pangan dan Dinas Perdagangan akan terus melakukan intervensi melalui operasi pasar murah yang terjadwal,” ujar Bupati Achmad Fikry.
Diungkapkan bupati, kestabilan harga bahan pokok menjadi salah satu perhatian pak Presiden, berdasarkan kondisi perekonomian dunia yang mengalami ketidakjelasan yang disebabkan banyak hal, yakni perang, musim dan lainnya.
Ia mengatakan, dampak yang ditimbulkan tersebut bisa berdampak nilai inflasi menjadi tinggi, yang bisa berakibat buruk terhadap perekonomian dalam negeri.
“Presiden menargetkan inflasi dibawah 4 persen untuk tahun 2023, yang ditindaklanjuti Mendagri melalui Rakor setiap Senin via zoom, untuk memantau bahan pokok di semua daerah,” ujar Bupati Achmad Fikry.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
