Tingkat inflasi tiga kota ini termasuk penyumbang indeks harga konsumen (IHK) bagi Kalsel. Yakni, 0,12 Kotabaru, 0,44 Tabalong dan 0,15 disumbang Banjarmasin.
Atas kondisi inflasi yang masih belum terkendali, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Kalsel Syamsir Rahman pun meminta peran pemerintah daerah (kabupaten/kota) maksimalkan Badan Usaha Milik Faerah (BUMD).
“Sebenarnya, pemerintah daerah terus mengoptimalkan peran BUMD dalam menjaga stok pangan,” kata Syamsir Rahman kepada wartawan usai mengikuti Rapat High Level Meeting (RHLM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kalsel di salah satu hotel ternama di Banjarmasin, Selasa (7/2/2023).
Syamsir mengatakan, jika hanya mengandalkan para petani, tidak ada keterlibatan BUMD maka manajemen stok pangan tidak bisa optimal dalam mengendalikan inflasi di Kalsel.
“Inilah mengapa penting kolaborasi dan penting kerja sama antar daerah. Dengan optimalnya peran BUMD, maka pihak tengkulak tidak bisa bermain di lapangan, karena turut memicu inflasi,” ucapnya.
Syamsir menyebut harga beras di tingkat petani seharga Rp7.000 per kilogram yang dibeli tengkulak, BUMD bisa membeli dengan harga lebih tinggi lagi misalnya Rp7.200. Tentu dengan sokongan anggaran dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Maka disamping mengoptimalkan BUMD di daerah masing-masing, juga hendaknya operasi pasar harus digalakkan, paling tidak dua bulan sekali,” tukasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
