Rantau, kalselpos.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Karlie Hanafi Kalianda berharap monitoring monev awal tahun ini bertujuan untuk mengetahui capaian di 2022 termasuk kendala yang dihadapi, sehingga bisa berbenah demi mewujudkan pelayanan prima demi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat diantaranya inovasi dan kreatifitas mutlak dilakukan agar masyarakat tertarik membayar pajak.
“Kami persilakan UPPD melakukan improvisasi dan kreasi mulai awal tahun ini, nanti setalah satu semester akan dievaluasi kembali, ” Kata Karlie kepada KalselnPos disela sela kunjungan kerja ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Rantau (Tapin) dan Kandangan (HSS) didampingi anggota dewan lainnya, Iskandar Zulkarnain, Nor Fajeri, Habib Musa Assegaf, H. Iberahim Noor, dan Aris Gunawan Jumat (20/1) lalu.
Ia menambahkan berbagai kendala atau tantangan yang dihadapi, Komisi II tetap mengapresiasi capaian UPPD baik Rantau maupun Kandangan terkait barang milik daerah, dimana pengelolaan aset cukup bagus, datanya cukup detail, terus kita sempurnakan status-status, terutama aset yang tidak bergerak, bangunan, masalah sertifikat, masalah penguasaannya, pemanfaatannya. Kita apresiasi kinerja dan prestasi mereka.
Senada Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan optimalisasi pendapatan daerah khususnya Pajak Air Permukaan (PAP) di banua terus disoroti karena capaian masih rendah padahal potensinya sangat besar. Padahal jika dibandingkan daerah lain bukan penghasil tambang justru lebih baik di tahun 2022 lalu.
Di Kalsel sendiri banyaknya perusahaan tambang belum taat membayar PAP dinilai sangat meresahkan, sebab disisi lain dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan mereka sangat besar.
“KPK telah audiensi dengan DPRD Kalsel, mereka menanyakan kenapa PAP ini rendah, KPK menghimbau kepada Pemprov untuk dimaksimalkan,” sebut Iskandar
Sebagai mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel berharap ada solusi terbaik diantaranya Pemprov mengundang secara khusus para pengusaha tambang dan ajak untuk bersama membangun Kalsel.
“Ketuk hati mereka sebab selain perusahaan mencari rezki mengambil keuntungan disisi lain bisa diperhatikan, baik dampak lingkungan pasca tambang artinya dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumul melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD), Rusma Khazairin menegaskan
kami akan terus melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi sekaligus memberikan asistensi serta mengupayakan sarana maupun prasarana penunjang guna mendorong upaya optimalisasi baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi kegiatan semua UPPD Samsat terkait upaya peningkatan pendapatan disektor PAP tersebut.
Ditambahkannya, sehingga upaya upaya penemuan potensi Wajib Pajak (WP) baru PAP semakin terverifikasi dengan cepat karena segala potensi pendapatan daerah ini demi menjaga pembangunan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Upaya penagihan PAP dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan hasil yang jauh lebih memuaskan,”tandasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
