Banjarbaru, kalselpos.com – Animo Masyarakat Kalsel yang memiliki lahan belum bersertipikat untuk ikut program PTSL (Pendaftaran Tanah Sitstematis Lengkap) reditribusi tanah masih rendah. Hingga saat ini Kanwil BPN Kalsel baru merealisasikan 40 persen lahan yang ikut serta dalam program PTSL.
“Untuk realisasi peserta program PTSL Kalsel masih 40 persen, karena itu perlu lebih digalakkan lagi ke masyarakat program PTSL ini,” kata Kakanwil BPN Kalsel Alen Saputera usai penyerahan sertipikat PTSL tahun anggaran 2022 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, belum lama tadi.
Alen menilai masyarakat masih takut mendaftarkan legalisasi lahan melalui program PTSL karena akan dikenakan pungutan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan). “Padahal tidak kena semua kalau luasan tanahnya kecil,” katanya.
Untuk syarat ikut program PTSL, pemilik lahan harus memiliki akta jual beli atau sporadik, KTP dan bukti bayar PBB. Proses pembuatan sertipikat PTSL berlangsung tiga sampai empat bulan saja.
Program PTSL dilaksanakan tiap tahun anggaran melalui APBN. Namun Pemerintah daerah dapat membantu melalui APBD seperti Pemkab Tanah Laut pada tahun 2022 mendanai pembuatan 10 ribu sertipikat melalui program PTSL.
Untuk tahun 2022, ada sebanyak 35.500 orang warga Kalsel menerima sertipikat PTSL. Rata-rata lahan yang ikut program PTSL ini adalah berupa lahan pertanian.
Sertipikat diserahkan oleh Presiden Jokowi secara virtual berbarengan seluruh daerah di Indonesia.
PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari. Sebagian orang sering kali menunda pembuatan sertifikat karena faktor biaya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
