Amuntai, kalselpos.com – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan Paripurna terkait Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2023.
Tanggapan disampaikan Plh Bupati HSU saat di ruang rapat Paripurna lantai II, Senin (1/11), dihadiri anggota DPRD, Forkopimda, Plt Asisten, Kepala Badan, SKPD, Bagian Setda HSU, serta undangan.
Plh Bupati HSU Drs. H. Zakly Asswan, MM dalam penyampaiannya menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan Fraksi- Fraksi DPRD HDU. Zakly mengatakan, menjaga sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten HSU telah melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Sinkronisasi kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2023, yakni terkait dengan isu-isu strategis, tema pembangunan, dan prioritas pembangunan. Terkait dengan acuan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023.
Penyusunan APBD tahun 2023 ini mengacu kepada RKPD Tahun 2023,dan penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu kepada RPD Tahun 2023-2026.
“Evaluasi RPJMD, kami sampaikan bahwa dalam setiap penyusunan RKPD, selalu dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, dengan data yang tersaji adalah tahun N-2 (N minus 2), artinya kalau dokumen yang disusun adalah tahun 2023,” katanya.
Berarti RKPD tahun 2023 dilengkapi dengan data-data capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, yang merupakan capaian kinerja RPJMD tahun keempat. Secara periodisasi, belum bisa dikatakan apakah RPJMD Periode 2017-2022 sudah tercapai atau belum, karena belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Sampai dengan tahun ini belum dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, dan baru akan dilaksanakan evaluasi pada tahun 2023 nanti.
“Adapun masalah dengan pemenuhan belanja wajib (Mandatory Spending). Berkenaan hal ini
sebagaimana RAPBD tahun 2023 yang kami sampaikan, untuk alokasi pendidikan, kesehatan dan Alokasi Dana Desa sudah dapat kita penuhi, yakni untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10 persen, alokasi Kesehatan sebesar 36,68 persen, dan alokasi ADD sebesar 12,75 persen,” ujarnya.
Belanja Infrastruktur baru dapat dianggarkan sebesar 6,10 persen. Hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemda, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang di tahun anggaran 2023.
Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 Penurunan Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 ditargetkan sebesar 6,73 persen, dengan pagu anggaran sekitar 69 Miliar yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan.
Pemda optimis dapat mencapai target tersebut. Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ke depan akan lebih terarah dan tepat sasaran.
“Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulan bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait,” imbuhnya.
Adapun program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD Tahun 2023, diantaranya pemberian bantuan UEP berupa jukung, bahan baku anyaman purun, mesin tempel kapal atau mesin CIS, dan upaya perlindungan sosial seperti Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
BLT BBM yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT.Pos Indonesia menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemda melakukan kolaborasi dengan bantuan pemerintah pusat berupa pemberian BLT APBD Perubahan, dengan menyasar kepada KPM yang terdampak kenaikan BBM dan sebagai antisipasi dampak inflasi dengan menyalurkan BLT kepada warga masyarakat yang tidak mendapatkan Bansos PKH, BPNT dan BLT Dana Desa.
“Adapun langkah strategis yang dilakukan, diantaranya
bantuan perlindungan sosial seperti PKH dan Program
Sembako/ BPNT, sebagian KPM tersebut melalui alokasi APBD Kabupaten diberikan bantuan pemberdayaan sosial dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin,” tandasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
