Amuntai, kalselpos.com – Plt Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Husairi Abdi hadir di Koordinasi Pengawasan Intern Daerah (Rakorwasinda) Provinsi Kalsel Tahun 2022, Senin (8/8) lalu.
Rakorwasinda 2022 dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor diwakilkan Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Pembahasan disampaikan terkait komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk mensukseskan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, khususnya dalam aspek belanja daerah. Tentunya ini membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang baik dari seluruh sektor.
Keynote speech dari Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono. Rakor ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota, Inspektur, serta Kepala OPD terkait Se-Kalsel.
“Sinergi antar lembaga sangat diperlukan, baik dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada Rakorwasinda se-Kalsel di Hotel Rattan Inn Banjarmasin.
Rakorwasinda dengan mengangkat tema ‘Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Peningkatan Kemandirian Fisikal Daerah di Wilayah Provinsi Kalsel’ sangat relevan, dengan beberapa target pembangunan daerah yang memang sedang dikerjakan, dari aspek pengawasan dalam kerja pemerintahan dan pembangunan terus dioptimalkan.
Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Ahmad Fidayeen menyampaikan, Rakorwasinda guna untuk P3DN pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalsel, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati HSU H. Husairi Abdi berharap, melalui komitmen bersama tersebut menjadi wujud sinergi dan kolaborasi yang erat antara para pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota di Kalsel untuk mewujudkan Banua Sejahtera.
“Penyelenggaraan Rakorwasinda sangat penting dilaksanakan untuk menata birokrasi pemerintahan yang bersih dan baik serta mengawal pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Sehingga pengawasan bisa berjalan optimal, para pejabat serta seluruh ASN dapat lebih tenang dan fokus dalam bekerja dan mampu menjaga integritas, tanpa harus tersangkut masalah korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya,” sampainya.
Di akhir acara dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama percepatan P3DN, penayangan PDN di E-Katalog dan pengawasan P3DN oleh seluruh Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan serta optimalisasi PAP di Provinsi Kalsel.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
