Sampit, kalselpos.com – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum lama ini meraih penghargaan BKKBN sebagai daerah terbaik percepatan penanganan stunting. Namun ternyata pemerintah daerah merasa itu belum optimal sesuai harapan.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kotim Rafiq Riswandi mengatakan, program yang dijalankan selama ini belum menjangkau seluruh desa yang ada.
“Faktor utama adalah alokasi program yang sangat tergantung dengan kondisi kemampuan anggaran. Terbatasnya anggaran saat ini membuat program yang dibuat belum mampu menjangkau seluruh desa dan kelurahan yang mempunyai prevalensi tinggi,” ungkap Rafiq di Sampit, Rabu (3/8/2022).
Penjelasan itu juga disampaikannya saat rembuk stunting yang dihadiri seluruh pihak terkait di aula Kantor Bappelitbangda Kotim pada Selasa (2/8/2022) kemarin.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah lima tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun.
Kotim menduduki peringkat pertama tertinggi kasus stunting di Kalimantan Tengah. Namun dalam hal penanganannya, kabupaten ini meraih penghargaan BKKBN Pusat karena menduduki peringkat pertama penanganan stunting untuk lokus di Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) oleh Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting Kabupaten Kotim pada tahun 2020 sebesar 48,84 persen. Tahun 2021 sebesar 32,5 persen. Sedangkan menurut Data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2020 sebesar 26,5 persen dan 23,2 persen di tahun 2021.
Rafiq menyebutkan, faktor lain yang menjadi kendala adalah masih lemahnya koordinasi kabupaten dengan kecamatan dan desa. Masalah ini juga perlu perhatian.
Kendala lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berprilaku pencegahan. Intervensi penanganan stunting juga masih rendah, bahkan masih ada beberapa desa yang tidak ada tenaga kesehatannya sehingga menjadi kendala dalam upaya di lapangan.
“Kami juga akan optimalisasi anggaran dengan prinsip money follow program atau anggaran mengikuti program, baik APBN dari provinsi, kabupaten maupun desa. Dengan harapan kasus stunting kita cepat turun,” pungkas Rafiq.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
