Sampit,kalselpos.com -Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi waktu satu minggu kepada konsorsium perusahaan untuk memutuskan kesepakatan jika bersedia membantu memperbaiki kerusakan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan Sampit.
Hal itu merupakan hasil rapat pembahasan penanganan jalan lingkar selatan yang dipimpin Asisten Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto.
Hadir pula Wakil Ketua I DPRD Rudianur, Ketua Komisi IV Muhammad Kurniawan Anwar bersama anggotanya, Kepala Dinas Perhubungan Johny Tangkere dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaspul Zain.
“Kalau dalam waktu satu minggu tidak jelas juga, maka seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita bisa saja mengambil opsi terakhir yaitu menutup jalan dalam kota dari truk dan angkutan berat, kecuali angkutan sembako,” tegas Alang di Sampit, Selasa (26/7/2022).
Berdasarkan penghitungan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kerusakan jalan yang harus segera ditangani sekitar 1.825 meter. Penanganan darurat itu membutuhkan dana sekitar Rp4,7 miliar.
Biaya itu yang diharapkan dibantu perusahaan besar swasta. Saat ini ada 52 perusahaan perkebunan kelapa sawit, ditambah perusahaan angkutan dan bidang lainnya.
Jika mengedepankan semangat gotong royong maka diyakini kebutuhan dana tersebut bisa dipenuhi. Namun pemerintah tidak diperbolehkan mengelola dalam bentuk uang sehingga pelaksanaannya diharapkan dilakukan oleh konsorsium, sedangkan pemerintah hanya membantu menyiapkan alat berat dan operatornya serta mengawasi pelaksanaannya.
“Nanti kami ikut mengawasi perusahaan mana saja yang sudah berkontribusi dan belum. Bagi yang tidak mau, tentu pemerintah daerah juga punya hak untuk membuat kebijakan terhadap mereka,” tegas Alang.
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Kalteng Rizky Djaya mengatakan, secara umum pihaknya menanggapi positif, tetapi dengan catatan pengelolaannya harus benar-benar terencana dengan baik, sehingga apapun yang dilakukan konsorsium akan tepat sasaran dan hasilnya bertahan lama, tidak seperti sebelumnya.
“Pada prinsipnya PBS mendukung, dengan catatan harus pengelola yang benar-benar mengerti tentang jalan tersebut dengan kondisi kontur yang ada. PBS bisa dirangkul dengan baik dengan catatan pengelolaannya harus transparan disesuaikan dengan kebutuhan serta kelas truk,” pungkas Rizki. C2
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
