Banjarbaru, kalselpos.com – Kerja keras Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melobi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan RB) agar guru honorer di lingkup Pemprov Kalsel bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuahkan hasil.
Plt Kepala BKD Kalsel, Syamsir Rahman mengungkapkan, di tahun 2022 ini, BKD Kalsel mengusulkan ke Kemenpan RB sebanyak 1.049 orang guru honorer agar dapat diangkat menjadi PPPK. Jumlah yang diusulkan tersebut berdasarkan data guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
“Dari usulan tersebut ternyata yang bisa diangkat tanpa tes dan langsung penempatan di Kalsel hanya 700 orang. Karena lewat sistem, dia akan terkunci sendiri apabila di sekolah itu kelebihan guru, dia tidak akan menempatkan,” ujar Syamsir Rahman kepada kalselpos.com, Senin (11/7).
Dia sampaikan, untuk sisa dari jumlah 1.049 itu juga lulus, namun penempatannya belum tentu di wilayah Kalsel. “Keputusan penempatan ada di Kementerian PAN RB. Yang pasti 700 PPPK ditempatkan di Kalsel,” tegasnya.
Syamsir menegaskan, untuk penempatan di luar Kalsel bukanlah perkara mudah, karena pihaknya harus terlebih dahulu berkirim surat penawaran ke daerah yang akan menampung. “Dulu pernah ada penawaran dari pulau Jawa ke kita. Jadi tinggal bagaimana Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan penyusunan dari dinas pendidikan itu koneks dengan sistem,” terangnya.
Melihat fenomena ini, beber Syamsir, forum guru PPPK Kalsel beberapa hari yang lalu melakukan audiens ke BKD Kalsel. “Kita jelaskan pada mereka secara gamblang dan mereka bisa paham dan mengerti,” tukasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
