KOTABARU, kalselpos.com – Hasil kajian tim Universitas Lambung Mangkurat (ULM) terkait dengan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima telah sudah mencapai kurang lebih 40-50 persen dan sudah tergambarkan pertanggungjawabannya. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua tim percepatan Daerah Otonom Baru (DOB) Tanah Kambatang Lima (Takam 5), Rabbiansyah yang juga merupakan salah satu anggota DPRD Kotabaru, Senin (13/6/22) usai mengikuti rapat paripurna di DPRD.
Disampaikan olehnya bahwa, selain memaparkan perkembangan kajian yang sudah dibuat selama dua bulan sekaligus jugadi telah melaksanakan peninjauan dilapangan.
“Dalam kesempatan tersebut tim kajian ULM secara langsung melihat letak keberadaan pelabuhan, letak dimana perusahaan yang nantinya sebagai penopang PAD, keberadaan rumah sakit dan perbatasan sebagai penopang ibukota baru, karena tanah kambatanglima jelas masuk wilayah penopang ibukota baru,” tutur pria yang akrab disapa Roby ini kepada wartawan.
Dilanjutkan olehnya pula, selain melihat fisik tim juga mengumpulkan berbagai tokoh dari 12 kecamatan dan memberikan waktu kepada tim untuk membukukan apa yang mereka lihat dilapangan.
“Dengan interaksi bersama tokoh masyarakat ada beberapa aspek termasuk mengajukan pertanyaan kepada masyarakat guna mengetahui terkait dengan rencana pemekaran DOB Takam 5 tersebut, serta apa saja yang menjadi menginginkan masyarakat terkait dengan hal tersebut.
“Kami berharap dari tim percepatan, hasil kajian ULM ini cepat berproses walaupun kita ketahui satu rupiah dana APBD belum ada masuk, sumber dana digunakan tim kajian ULM itu merupakan dana hasil patungan tim pemekaran CDOB untuk membiayai tim melakukan kajian ini,” tambahnya.
Harapan lain yang oleh Roby adalah agar anggaran dari APBD perubahan ada dana masuk baik APBD kabupaten dan juga dana APBD tingkat provinsi dalam rangka memberikan supportnya.
Kemudian, lanjutnya, sesudah tim kajian dari ULM ada pula tim persepsi publik akan menurunkan 28 orang tim peneliti untuk masuk 109 desa, persepsi publik hanya ingin mengetahui, mulai dari Takam 5, kenapa di inginkan namanya adalah Tanah Kambatang Lima.
“Semoga semua tim bisa merampungkannya sebagaimana harapan, sehingga pada Desember nanti bisa di paripurnakan. Selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri apakah Takam 5 disetujui oleh pemerintah pusat atau ada pertimbangan lainnya,” tandasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
