Sampit, kalselpos.com-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana mengurangi 500 hingga 700 orang tenaga kontrak. Langkah ini sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait penghapusan honorer.
Bupati Halikinnor mengatakan, jika sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah pusat, seharusnya tidak ada lagi honorer atau tenaga kontrak, paling lambat pada 2023 nanti. Tapi Pemerintah Kabupaten Kotim belum memberlakukan itu karena keberadaan tenaga kontrak masih sangat dibutuhkan.
“Saya melihat kepentingan itu masih sangat krusial, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan di perdesaan masih membutuhkan tenaga kontrak. Kalau tidak ada mereka maka akan kesulitan karena kita masih kekurangan pegawai,” kata Halikinnor di Sampit, Senin (20/6/2022).
Halikinnor menyebutkan, kondisi di Kotim tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa. Daerah-daerah di Pulau Jawa dinilai memiliki sumber daya manusia pegawai yang cukup, sedangkan di Kotim masih kekurangan.
Jika pemerintah daerah harus serta merta menghapus tenaga kontrak maka akan berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya di perdesaan.
Untuk itulah Pemkab Kotim berencana mempertahankan tenaga kontrak tetapi dengan melakukan rasionalisasi atau penyesuaian melalui pengurangan.
Rasionalisasi dilakukan melalui evaluasi dan seleksi tenaga kontrak. Untuk 2022 ini, perpanjangan kontrak kerja hanya dilakukan hingga 30 Juni, selanjutnya dilakukan seleksi yang saat ini tahapannya mulai berjalan.
Saat ini jumlah tenaga kontrak sekitar 3.200 orang. Pemerintah daerah berencana mempertahankan tenaga kontrak, namun tetap melakukan rasionalisasi dengan target pengurangan 500 hingga 700 orang.
“Bagi yang tidak berkompeten maka mohon maaf tidak akan kita lanjutkan perpanjangan kontrak kerjanya. Tapi yang mempunyai kompetensi maka akan tetap kita pertahankan sesuai dengan kebutuhan analisis jabatannya,” pungkas Halikinnor.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
