KOTABARU, kalselpos.com – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis berharap perusahaan daerah (Perusda) di Kabupaten Kotabaru memiliki pabrik minyak kelapa sawit dalam rangka memenuhi permintaan para petani, buntut persoalan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dikeluhkan oleh para petani.
“Beberapa waktu lalu kan kita menggelar rapat bersama antara petani sawit, pemerintah daerah dan kebetulan saya berhadir membahas anjloknya harga TBS dan itu menjadi perhatian kita bersama,” tutur Ketua DPRD Kotabaru beberapa waktu lalu.
Ia sebagai pimpinan di legislatif sangat menyayangkan kondisi yang dialami para petani sawit di Kabupaten Kotabaru yang berimbas pada perekonomian masyarakat. “Kami dari DPRD sangat menyayangkan kenapa sampai kondisi tersebut terjadi,” tambahnya.
Dikatakannya lebih jauh, menurutnya PP Permentan itu sudah sangat jelas, kemudian ada pula surat edaran dari Gubernur Kalimantan Selatan dan Dinasi Pertanian Kalsel, dengan adanya penuruan harga tersebut dinilai melanggar aturan.
Oleh karenanya, lanjutnya, ia menyarankan kepada salah satu organisasi yang mewadahi para petani sawit yakni Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) cabang Kabupaten Kotabaru untuk bisa memperjuangkan hak-hak para petani di bumi Saijaan.
“Saya juga menyarankan kepada pemerintah daerah selain membentu tim satgar dalam hal pengawasan TBS kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS), juga melalui Perusahaan Daerah (Perusda) agar memiliki PKS sendiri untuk menjawab keluhan para petani,” harapnya kemudian.
Terkait dengan Permentan nomor 1 tersebut, ia berharap untuk di evaluasi kembali agar jangan sampai ada diskriminatif antara petani sawit dan petani swadaya karena akan memunculkan persoalan baru dilapangan.
“Sekali lagi saya berharap, pemerintah daerah dengan Perusdanya bisa membangun PKS sendiri dan kita harus mengawal untuk kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan berkenaan dengan hal itu, sehingga para petani swadaya tidka merasa dirugikan seperti sekarang,” pungkasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
