Kotabaru, kalselpos.com – Ratusan masyarakat yang datang dari berbagai daerah tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kotabaru hari ini tadi, Selasa (17/5/22), turun kejalan guna menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan permasalahan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang mana dampak dari adanya larangan ekspor oleh Presiden RI Joko Widodo.
Aksi tersebut dilakukan secara serentak dibeberapa wilayah di Indonesia, yang pusat penyampaian aspirasinya dilaksanakan di Jakarta.
Sekitar pukul 09.30 wita tadi, massa memadati lapangan Siring Laut untuk menyampaikan aspirasi damai tepat didepan kantor Bupati Kotabaru, sebelum akhirnya beberapa perwakilan petani diajak berdialog bersama dengan pemerintah daerah dan kalangan anggota DPRD di Operatioon Room Setda Kotabaru.
Kepada Kalselpos.com koordinator aksi, Khairul Sani memaparkan bahwa, ada 5 tuntutan yang disampaikan yakni, selamatkan dan lindungi petani khususnya petani kelapa sawit swadaya berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2013, Presiden Joko Widodo mencabut atau meninjau kebijakan moratorium eskpor Crude Palm Oils (CPO) dan produk turunannya, Menteri Pertanian RI mencabut atau merevisi Permentan nomor 1 tahun 2018 agar ada kesetaraan antara petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit sadaya, seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) wajib menerima atau membeli TBS milik petani dengan harga sesuai ketentuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang terakhir adalah, mengusut tuntas pihak-pihak yang telah membuat kebijakan sepihak penurunan harga TBS petani sejak tanggal 23 April 2022.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik, dan pastinya juga apa yang menjadi keluhan kami di tanggapi sebagaimana harapan, menjadi harapan kedepannya hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kami para petani sawit di daerah,” katanya.
Ia menyayangkan, dengan adanya kebijakan yang merugikan para petani buah-buah sawit yang sudah dipanen banyak yang busuk dan bahkan ada masyarakat yang menjualnya dengan harga yang sangat rendah, dan itu merupakan dampak bagi masyarakat tani.
“Mau bagaimana lagi, kami pun terpaksa menjual dengan harga murah dari pada sawitnya busuk dan kondisi tersebut jelas merugikan kami sebagai petani sawit swadaya,” jelasnya kemudian.
Dikatakannya lebih jauh, petani swadaya mandiri seolah-olah dijadikan anak tiri oleh PKS yang ada oleh karena lemahnya perlindungan yang dilakukan sehingga jelas para petani dirugikan. Yang menjadi persoalan adalah PKS seenaknya menurunkan harga TBS, bahkan itu juga terjadi pada tingkat pengepul.
“Kami seluruh Indonesia bersepakat hari ini turun secara serentak se Indonesia menyampaikan aspirasi, dengan harapan kedepan para petani swadaya dapat terlindungi dengan baik,” tambahnya.
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang hadir secara langsung dalam dialog bersama tersebut memberikan apresiasinya kepada massa yang datang dan bersepakat dengan apa yang menjadi tuntutan pendemo. Menurutnya, dengan anjloknya harga maka hal itu tentu merugikan para petani sawit dan itu disampaikan kepada pemerintah daerah dan itu menjadi tugas pemerintah untuk bisa mencarikan solusinya.
Dari beberapa penjelasan petani, ada beberapa PKS yang sudah menurunkan harga dibawah standar harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalsel kemudian ada pula PKS yang tidak menerima TBS petani. Padahal, sudah jelas dari Permentan nomor 1 tahun 2018, melalui surat edaran Dirjenbun nomor 165 kemudian ada pula surat edaran Gubernur nomor 65 yangt turunannya diteruskan kepada para PKS, dan ketika ada penurunan harga maka PKS telah melanggar aturan tersebut.
“Saya juga memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk bisa membentuk Satgas berkenaan dengan harga TBS itu, sehingga kedepannya tidak ada lagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mencoba bermain dengan para petani, dan menurut saya itu menjadi salah satu upaya nyata yang bisa dilakukan,” imbuhnya pula.
Senada dengan itu, Sekdakab Kotabaru H Said Ahmad Assegaf mengatakan, pada prinsipnya ia mewakili pemerintah daerah sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh petani dalam menyuarakan aspirasi tersebut, dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan kembali dan akan memanggil perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk bisa menjelaskan persoalan yang terjadi sehingga para petani dirugikan.
“Prinsipnya kami dari pemerintah mendukung upaya petani hari ini, dan tadi telah kita sepakati dan dilakukan penandatanganan bersama pernyataan sikap yang isinya adalah, meminta agar moratorium ekspor dicabut, revisi Permentan nomor 1 tahun 2018 tentang penetapan harga TBS untuk dihapuskan agar tidak ada diskriminasi antara petani swadaya dengan petani mitra PKS, kepada PKS di Kotabaru wajib menerima TBS petani swadaya dan terakhir adalah permohonan kepada pihak penegak hukum untuk mengusut PKS yang menurunkan harga TBS sebelum larangan ekspor diberlakukan,” tutur Said Ahmad.
Intinya, pihaknya duduk bersama bersepakat jangan sampai di permainkan oleh PKS yang nakal dan itu menjadi tugas pemerintah daerah, dan pernyataan sikap akan segera di kirimkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
“Kami juga berharap Apkasindo agar lebih solid dan apabila ada persoalan bisa segera memberitahukan kepada pemerintah daerah sehingga dapat terselesaikan, selama ini kami tidak pernah menerika aduan berkenaan dengan permasalahan semacam ini,” harapnya menutup.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
