Berbeda di 2021, ketika uang saku kecil, sebagian anggota DPRD Banjar terkesan memacu intensitas kunker. “Makanya ada yang sampai delapan kali sebulan, kemudian tujuh kali dan juga enam kali dalam sebulan,” terangnya.
Menurutnya, jika kunker itu terlalu sering sehingga kurang ideal lagi. “Bagi saya pribadi, kunker itu cukup tiga kali sebulan. Buat apa sering-sering keluar daerah kalau hasilnya kurang relevan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Ironisnya, lanjut Irwan, di tengah seringnya kunker keluar daerah, terindikasi ada penyimpangan yang merugikan keuangan negara, di mana sebagian anggota DPRD Banjar berani me-markup harga hotel.
“Di tengah pandemi Covid-19, justru hotel-hotel menurunkan harganya. Kalau pun masih ramai seperti Jakarta dan Bogor, paling banter harga hotel semalam cuma kisaran Rp800 ribu, dan nyatanya banyak yang berani mem-markup hingga Rp2,5 juta/malam. Dari selisih itu tentu saja ada kerugian negara,” imbuhnya.
Disampaikannya, jika ada oknum yang memang merugikan negara, mestinya harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Memang diakuinya, penyelidikan di Kejati Kalsel dan Kejari Banjar belum rampung, karena belum semua anggota DPRD Banjar diminta klarifikasi, karena masih unsur pimpinan dan kelengkapan dewan, termasuk juga unsur petinggi ASN di setwan Banjar.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
