Dalam wawancara itu Irwan mengatakan, memang beberapa waktu terakhir ada polemik di DPRD Banjar berkait masalah kunker, juga soal isu suap.
Namun, secara pribadi ia mengakui memang diminta klarifikasi oleh Kejati Kalsel terkait kunker edisi 2020 dan 2021.
Latar belakangnya, lanjutnya, adanya aturan uang saku sebagaimana aturan Perpres No 33 yang membuat uang saku kunker per hari semakin kecil berkisar Rp380 ribu/hari.
Adapun pada 2020 sebelum ada aturan baru, uang saku bagi anggota DPRD cukup lumayan, karena berkisar Rp800 ribu/hari. “Nilainya lumayan, sehingga di 2020 itu saya amati tidak banyak penyimpangan,” jelasnya.
