Kandangan, kalselpos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) memberikan hibah 500 alat tes urine narkotika kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) HSS yang akan digunakan untuk mendukung program desa bersinar.
FOTO BERSAMA- Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad dan Kepala BNNK HSS Agus Winarti poto bersama dengan peserta rakor. (Sofan))kalselpos.com
Bantuan alat tes urine tersebut diserahkan Wakil Bupati (Wabup) Syamsuri Arsyad kepala Kepala BNNK HSS Agus Winarti disaksikan Kepala Kesbangpol Rony Rusnadi dan Kepala PMD Susilo Adianto, saat rakor program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa, yang digelar BNNK, Kamis (31/3) di Aula Kecamatan Kandangan.
Kepala BNNK HSS Agus Winarti, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab HSS yang telah memberikan hibah alat tes urine narkotika, yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. “Terima kasih pak Wabup atas dukungan program desa bersinar,” ucap Agus.
Sebelumnya, kata Agus, pihaknya telah menghadap pak Bupati dan menyampaikan hasil pemetaan masalah kerawanan narkoba di Kabupaten HSS. “Seluruh data kasus dan bupati telah menunjukkan wilayah yang dijadikan desa bersinar,” ujarnya.
Menurutnya, desa- desa yang ditunjuk sebagai desa bersinar tahun 2022 ini, yakni Desa Karasikan, Desa Jembatan Merah, dan Desa Balimau. “Memang ada beberapa desa di wilayah Daha, tapi untuk memudahkan mobilitas pertemuan, maka ditetapkan tiga desa tersebut. Dan tahun selanjutnya di wilayah Daha,” ujarnya.
Ia berharap, rakor program ketahanan keluarga anti narkoba berbasis sumber daya pembangunan desa, dapat mensosialisasikan program desa bersir, untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan narkoba. “Ke depan kami harap dukungan semua pihak dapat mendukung kegiatan-kegiatan BNNK di desa,” ujarnya.
Wabup HSS Syamsuri Arsyad mengatakan 500 alat tes urine narkoba yang dihibahkan jika diuangkan senilai Rp80 juta, dan dari sisi angka tidak terlalu besar.
Namun, kata wabup, bantuan yang diberikan tersebut hanya sebagai langkah awal untuk menggertak pengguna, baik dilingkungan Pemkab maupun diluar. “Jika dalam pelaksanaannya banyak terindikasi, tidak menutup kemungkinan bantuan akan disiapkan lagi,” ujar Wabup Syamsuri.
Diungkapkan wabup, pihaknya sering menerimanya telp, SMS, WA tentang pembangunan, termasuk diduga ada kemungkinan dari pegawai yang menggunakan narkoba, baik kalangan PNS maupun honor/tenaga kontrak. “Bahkan sudah ada pegawai honor yang sudah diberhentikan karena menggunakan narkoba,” ujar Wabup Syansuri.
Menurut wabup, memberhentikan tersebut bukan upaya satu-satunya, tapi ada juga sanksi administratif dan moral yang dilakukan oleh Pemkab HSS dalam menangani penyalahgunaan narkoba. “Dan harusnya orang-orang yang diberhentikan ini agar tetap dibina, karena mereka tetap masyarakat kita, sehingga tidak semakin parah,” ujarnya.
Saat ini, kata wabup, minat orang untuk peduli sangat rendah, dan dapat dilihat saat musrenbang desa dan kecamatan jika jalan rusak ribut luar biasa, tapi kalau ada yang terlibat narkoba sepertinya biasa-biasa saja.
Padahal, persoalan fisik tidak sebanding dengan rapuhnya persoalan mental apalagi generasi muda sebagai penerus bangsa. “Karena itu, saya minta semua pihak diskusi untuk menangani persoalan narkoba, yang dibantu pihak Polri dan TNI untuk menemukan pengedar di setiap desa,” ujarnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
