Ditambahkannya, stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan dan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi khususnya di Indonesia.
Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor mengucapkan, terima kasih kepada LKPP RI dan KPK RI yang secara terus menerus memberikan pembinaan dan pendampingan atas pengadaan barang dan jasa, sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
“Pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, sektor kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta membangun sektor-sektor lainnya,” terangnya.
Karena itu, perlu manajemen dan sistem yang baik, kelembagaan yang kuat termasuk peningkatan kompetensi SDM Para Pejabat Fungsional pengadaan barang dan jasa.
Saat ini, Pemprov Kalsel juga sedang berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai arahan KPK RI pencapaian target yang berkaitan dengan implementasi percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
“Kami mempunyai aplikasi si Bekantan (sistem informasi belanja kantor Kalsel). Kedepan kami terus mendorong agar aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kalsel,” pungkasnya.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
