Akibatnya, banyak pejabat yang blingsatan dengan ‘ancaman’ tersebut. “Wah kalau begini, bakal tidak bergaji enam bulan tahun depan ini,” ujar satu anggota DPRD Banjar yang merasa khawatir.
Rapat paripurna sempat diskors karena ada polemik kosongnya rekening MUI Banjar tersebut. Namun, setelah musyawarah antara petinggi legislatif termasuk ada Sekda Banjar H Hilman, akhirnya, eksekutif luluh dan bersedia memasukkan anggaran untuk MUI Banjar senilai Rp700-an juta.
RAPBD Banjar 2022 pun akhirnya disetujui dan disahkan bersama oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan petinggi dewan.
“Anggaran ini bentuk penghargaan kita kepada MUI dan guru-guru agama. Di situ kan ada BPJS Kesehatan para ulama. Kalau sampai distop anggaran untuk MUI, apa nanti kata masyarakat. Saya akan perjuangkan bagaimanapun konsekuensinya. MUI dan ulama adalah komponen penting di daerah kita,” tegas Rofiqi politisi Gerindra ini.
Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com
