Martapura,kalselpos.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa instansi terkait di lantai II Aula Barakat Martapura, Senin (22/11) siang kemarin.
Rapat tersebut membahas terkait keluhan warga Kelurahan Jawa dan Desa Tunggul Irang yang menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS) di lahan eks Aula Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Intan Martapura
Pada Rakor tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan Air Santri yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar Ikhwansyah tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora turut serta memboyong beberapa perwakilan masyarakat dari Desa Tunggul Irang dan Kelurahan Jawa yang menolak proyek pembangunan TPSS Air Santri dari Program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) agar mendapat kejelasan.
“Pada Rakor hari ini, Pemkab Banjar telah mengundang Komisi III yang membawa beberapa perwakilan masyarakat yang terdampak pengerjaan TPSS Air Santri. Alhamdulillah, apa yang menjadi pertanyaan mereka dan dinamika di lapangan, sudah kita sampaikan. Terkait adanya kekurangan dalam pelaksanaannya, akan menjadi catatan kita sebagai bahan evaluasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, pejabat definitif Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Banjar ini pun mengakui, bahwa pemicu penolakan warga dikarenakan miskomunikasi dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait.
“Yang jelas, upaya sosialisasi yang dilakukan Pemkab Banjar masih belum maksimal, kalau dilihat dari proses di 2017 hingga di 2018. Karena itu, terkait kekurangan ini, kita akan mencoba membawa sahabat-sahabat (warga) kita untuk mengunjungi Bank Sampah Sekumpul. Mudah-mudahan dengan cara ini dapat memberikan pemahaman, sehingga mereka mendukung pembangunan di Kabupaten Banjar ini,” harapnya.
Dalam kesempatan rakor, Muhammad Ramli selaku Camat Martapura, mengaku siap untuk memfasilitasi masyarakat, didampingi Koordinator Kotaku, untuk melakukan studi banding ke Bank Sampah Sekumpul.
“Tentunya kita tidak ingin program ini terkendala, karena sangat berpengaruh terhadap apa yang kita laksanakan ini, dan tentunya kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena itu, kita akan membentuk semacam forum kecil yang melibatkan beberapa instansi terkait dan perwakilan masyarakat, untuk mencarikan solusinya,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora didampingi perwakilan masyarakat Kelurahan Jawa dan Desa Tunggul Irang, berharap dari hasil pertemuan ini dapat dilanjutkan pada pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III nantinya.
