Kuala Kapuas,kalselpos.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kabupaten Kapuas, Yanmarto SH MH, meluruskan anggapan penundaan pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dikait – kaitan dengan proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) bupati setempat.
“Penundaan ini merupakan sebuah alternatif, dari tiga pilihan opsi, di mana ada refocusing anggaran terkait masalah keuangan. Jadi, anggaran untuk Dinas PMD pun memang ikut terpangkas hampir Rp1 miliar. Termasuk mengurangi anggaran rutin, memotong BPJS kades dan perangkat sekaligus penundaan Pilkades,” jelasnya, kepada kalselpos.com, di Kuala Kapuas, Kamis (15/4/21) siang.
Sedang anggaran penundaan Pilkades dikaitkan dengan pembangunan Rujab, bukan tupoksi pihaknya untuk menjawab. “Itu adalah ranah penentu kebijakan anggaran termasuk Dewan. Pembangunan Rujab ini sudah dianggarkan bersama dengan anggaran lainnya termasuk anggaran untuk Dinas PMD, jadi masing – masing ada porsinya,” terang Yanmarto.
Selain itu, sambungnya, dari 155 desa di Kapuas yang akan mengadakan Pilkades, hanya ada 7 desa berakhir masa jabatan kades-nya pada Maret 2021 ini. Selebihnya, baru bulan November 2021 nanti, akan berakhir, hingga bisa dianggarkan untuk anggaran berikunya. “Jadi Pilkades sama sekali tidak ada yang kita tunda,” tegas Yanmarto.
Sebelumnya, selain dinilai tidak rasional, proyek pembangunan proyek pembangunan Rujab Bupati Kapuas sebesar Rp63 miliar, menurut Ketua LSM Forum Pemuda Reformasi Kapuas, Maseran Mahmud diduga ikut ‘menganggu’ anggaran bagi pelaksanaan Pilkades di kabupatennya.
Pasalnya, Kantor Dinas PMD Kabupaten Kapuas, hingga kini kabarnya belum juga mengelontorkan dana bagi pelaksanaan Pilkades serentak ke sejumlah desa yang akan mengelar hajatan tersebut.
“Kabar yang saya terima dari kawan – kawan dari sejumlah desa, dana yang semestinya telah dianggarkan bagi pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa di Kabupaten Kapuas tersebut, diduga ikut ‘tersedot’ ke anggaran proyek pembangunan Rujab Bupati Kapuas,” ungkap Maseran Mahmud, kepada kalselpos.com, Rabu (14/4/21) petang.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan Rujab Bupati Kapuas di Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas, yang konon bakal ‘menguras’ dana APBD setempat sebesar Rp63 miliar, mengundang banyak pertanyaan sejumlah LSM setempat.
Bahkan, luasan lahan pembangunan di atas Rujab lama yang dibongkar, untuk digantikan Rujab yang baru, di Jalan Jenderal Sudirman Kuala Kapuas, dianggap tak rasional dengan uang proyek sebesar Rp63 miliar tersebut. “Nilai sebesar Rp63 miliar, ini terlalu besar dan berlebihan sekaligus kurang rasional. Makanya perlu serta harus dikawal sejak awal,” ucap Maseran Mahmud, Selasa (13/4/21) lalu.
“Supaya Anda tahu, rumah jabatan Bupati Koyem (maksudnya Bupati Barito Utara saat ini, red), saja hanya dibangun sebesar Rp12 miliar,” jelas pria yang juga ketua LSM Forum Pemuda Reformasi Kapuas ini.
Namun, belakangan Rujab Bupati Barut tersebut, setelah dicek ulang, benar senilai Rp12 miliar, namun belum memiliki fasilitas kolam renang, sebagaimana diberitakan kalselpos.com sebelumnya, klarifikasi tokoh LSM Kapuas tersebut.
Jadi, sambung Maseran Mahmud, bila proyek pembangunan Rujab Bupati Kapuas senilai Rp63 miliar nantinya terealiasi, maka ‘kemewahan-nya’ minimal harus berada tiga kali lipat di atas Rujab Bupati Barut di Muara Teweh.
Sedang dari informasi yang dihimpun kalselpos.com di lapangan, pekerjaan pembangunan rujab bupati tersebut, dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum ( DAU) milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kapuas, dengan melibatkan kontraktor PT Citra Prasasti Konsirindi yang berasal dari luar Provinsi Kalteng.
kalselpos.com: Berita Terkini Kabar Terbaru Hari ini
Download aplikasi kalselpos.com di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com
Penulis/editor : s.a lingga
Teks foto : Yanmarto SH MH
#andin sofyanoor dan guru oton – kalselpos – kapolsek astana anyar – rumah sakit umum daerah brigjen h. Basry – badali – pilgub kalsel – kemenag kalsel – muhidin
