MARABAHAN, kalselpos.com – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Barito Kuala (Batola) H Rahmadian Noor atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD Batola atas kebijaksanaan dalam menelaah, menilai, dan mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disampaikan.
Rahmadi menyampaikan itu saat rapat paripurna pada Rabu (06/05). Atas kebijaksanaan DPRD itu tercermin dan dipahaminya langkah program yang dijalankan dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam LKPj kepala daerah yang disampaikan pekan lalu.
Dengan keluarnya keputusan dewan tentang rekomendasi atas LKPj, maka Wabup memandang itu adalah sebagai bentuk perhatian besar dan apresiasi tinggi dari DPRD Batola akan kinerja pemerintah daerah yang akan menjadi sebuah acuan serta keyakinan guna keberlangsungan kesinambungan roda pembangunan dan pemerintahan.
Menurutnya, saran, pendapat, himbauan, maupun kritik konstruktif DPRD ini tentunya merupakan masukan sangat berharga bagi kami.
Demikian itu, sebagai acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan langkah ke depan dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini sekaligus menghimpun, memaksimalkan dan mengoptimalkan segala potensi serta peluang yang dimiliki demi kemajuan pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Rahmadi.
DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat paripurna dalam hal penyampaian rekomendasi atas LKPj Bupati Batola Tahun Anggaran (TA) 2019.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Saleh, Wakil Ketua Agung Purnomo dan Hj Arfah pada hari Rabu 06/05, terdapat 55 rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
55 rekomendasi itu ditujukan mulai dari gambaran umum daerah, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan, hingga penyelenggaraan umum.
Terkait dengan gambaran umum, DPRD merekomendasikan untuk meningkatkan potensi ruang lahan sebagai kawasan objek wisata serta potensi produk unggulan dan hasil-hasil pertanian sehingga dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terhadap kondisi ekonomi daerah, disarankan pemerintah daerah memacu empat sektor berpengaruh signifikan yaitu pertanian, perkebunan, industri pengolahan, dan konstruksi agar bisa meningkatkan PDRB.
Menyangkut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, diharapkan pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan terhadap wajib pajak dan retribusi.
Demikian pula terhadap pengelolaan belanja daerah diharapkan pelaksanaan koordinasi yang aktif antara SKPD terkait dengan kementerian terkait agar proses pelaksanaan dana DAK dapat berjalan baik.
Untuk urusan wajib di bidang pendidikan, DPRD merekomendasikan perlunya penambahan ruang kelas dengan menambah anggaran sekaligus peningkatan kompetensi guru.
Kemudian terkait kesehatan disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana transportasi di setiap puskesmas, serta RSUD Abdul Aziz yang perlu peningkatan bangunan fisik, sarana prasarana medis maupun SDM.
kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan
Selatan dan Nasional
Sementara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diharapkan adanya tambahan tenaga pengawasan dan tenaga ahli kredibel serta perlunya pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Perda Tata Ruang.
Sedangkan terhadap urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam menunjang kinerja Disperkim diharapkan perlu dibangunkan sarana kantor dan penunjang lainnya.
Walaupun Disperkim juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi program kerja di pedesaan dan kecamatan.
Guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum sekaligus penegakan perda disarankan perlunya penambahan dana dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan melakukan kegiatan pendataan/pemutakhiran PMKS dengan melibatkan pihak kecamatan/desa dan lembaga terkait yang valid serta menambah dana dalam penanggulangan kemiskinan untuk urusan sosial.
Urusan ketenagakerjaan, DPRD mengharapkan perlunya program yang tepat sasaran serta bisa menyediakan peluang kerja di samping daerah, diharapkan dapat memfasilitasi penduduk KTP Batola mendapat prioritas dipekerjakan bagi perusahaan yang beroperasi di Batola.
Khusus urusan tugas pembantuan, DPRD mengharapkan Pemkab Batola memberikan support seluruh SKPD agar proaktif melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian, salah satunya dengan mengajukan proposal kegiatan agar tugas pembantuan yang diterima bisa lebih banyak lagi.
Penulis : Muliadi
Penanggungjawab : SA Lingga
Download aplikasi kalselpos.com versi android kami di Play Store : Aplikasi Kalselpos.com
kalselpos.com: Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari ini Banjarmasin Kalimantan
Selatan dan Nasional
