Banjarbaru, kalselpos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak. Keputusan ini diambil meskipun pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau terkait opsi kerja dari rumah tersebut.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, usai memimpin Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/4/2026).
Gubernur Muhidin menilai kondisi di Kalimantan Selatan saat ini masih sangat terkendali, sehingga belum ada urgensi untuk memberlakukan sistem WFH.
“Hari ini kami rapatkan kembali dan hasilnya tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi mobilitas maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar Muhidin.
Ia menjelaskan bahwa penerapan WFH berisiko memunculkan persepsi yang keliru di kalangan pegawai jika tidak dibarengi pengawasan ketat. Muhidin mengkhawatirkan kebijakan tersebut justru disalahartikan sebagai hari libur, yang pada akhirnya dapat menggerus produktivitas.
“Jika WFH diterapkan, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Padahal pekerjaan saat ini bisa dipantau lewat ponsel atau perangkat lainnya. Hal ini yang kami antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau waktu,” jelasnya.
Selain masalah kedisiplinan, Gubernur juga menyoroti potensi pegawai yang memanfaatkan celah WFH untuk bepergian ke luar daerah. Hal tersebut dinilai dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik dan koordinasi antarinstansi.
Lebih lanjut, kebijakan tetap bekerja di kantor (Work From Office) ini juga berkaitan dengan optimalisasi penyerapan anggaran yang telah direncanakan. Muhidin memandang kehadiran fisik di kantor tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga ritme kinerja saat ini.
Meski menolak WFH, Pemprov Kalsel berkomitmen terus meningkatkan kapasitas pegawainya melalui agenda yang terukur. Salah satunya adalah penguatan kompetensi teknis yang melibatkan instansi pengawas.
“Rencana hari Jumat nanti, kami akan menggelar kegiatan kedinasan bersama pejabat Eselon III, termasuk pelatihan Manajemen Risiko bekerja sama dengan BPKP. Ini merupakan upaya meningkatkan kapasitas sekaligus mengontrol kinerja pegawai agar tetap maksimal,” pungkasnya.
Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store
