Gugatan Ganti Rugi Lahan milik Warga atas Perkebunan Sawit PT Barito Putera Plantation ‘disidangkan’ di PTUN

Teks foto []istimewa SUASANA PERSIDANGAN -(kalselpos.com)

Banjarmasin, kalselpos.com – Gugatan atas ganti rugi lahan oleh warga Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola terhadap perkebunan sawit milik PT Barito Putera Plantation(BPP), Senin (29/4/24) kemarin, disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin.

Berdasarkan fakta persidangan, warga atas nama Edi Sucipto melalui Kuasa Hukumnya, Basid SH dari Krishna Dewa SH dari Kantor Hukum Equity Legal selaku penggugat, mencecar sederet pertanyaan kepada dua orang saksi fakta dari PT BPP selaku tergugat, yakni bernama M Zidan dan Asnawi (Kades dan Mantan Kades Antar Baru, red)

Bacaan Lainnya

Saksi M Zidan selaku Kepala Desa tahun 2021 – 2024 di mana beberapa tahun sebelumnya sudah pernah menjabat Kades dan sempat berhenti di tahun 2015.

“Pada waktu saudara saksi berhenti menjadi kades waktu itu, apa pekerjaan saudara selanjutnya,” tanya penggugat.

Lalu dijawab oleh saksi Zidan bahwa ia bekerja sebagai buruh angkut sawit di PT BPP.

Selanjutnya, penggugat menanyakan apakah saudara saksi melihat bukti surat perijinan atau ijin lokasi dari PT BPP sewaktu menjabat sebagai kades. Kemudian saksi mengaku tidak melihatnya.

Terkait ganti rugi lahan warga Desa Antar Baru, Zidan mengungkapkan, mengapa PT BPP tidak mengabulkannya, karena tidak ada bukti kepemilikan dari warga atas lahan itu, sehingga hanya diberikan tali asih bagi yang menggarap atau bekerja di lahan tersebut.

Dalam pengambilan tali asih, menurut penggugat, tidak boleh diwakilkan lalu mengapa ada surat kuasa. Dijawab oleh saksi, karena warga sendiri yang meminta untuk diwakilkan oleh karena itu dibuatlah surat kuasa.

Namun ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak ada kalimat untuk menerima tali asih dan tidak ada tanda tangan ketua RT. Saksi M Zidan kala itu terlihat bingung dalam menjelaskan, bahkan sempat membantah dan mengatakan ada surat kuasa lain yang bertandatangan RT.

“Tolong hadirkan aja surat kuasa lain itu biar dijadikan bukti di sini,” sela Ketua Majelis Hakim, Andri Suharno.

Akan tetapi saksi tidak dapat menjawab dan malah agak sedikit terbata – bata dalam menanggapi permintaan Ketua Majelis Hakim.

Bahkan saksi mengaku membuatkan surat pernyataan dalam pengambilan tali asih, jika warga bersangkutan tidak ada paksaan dalam mengambil haknya.

Lagi – lagi penggugat di sini melihat kerancuan, di mana pemberian tali asih dilakukan pada tahun 2013, akan tetapi dalam bukti yang diajukan di persidangan, tanda tangan surat pernyataan itu di tahun 2014.

“Dan itu ada beberapa kali berulang – ulang tanda tangan itu di tahun 2014,” ungkap penggugat seakan menunjukkan jelas ini unsur kesengajaan.

Usai persidangan, ketika wartawan ngin meminta tanggapan dari pihak PT BPP yang dihadiri oleh Budi Surianto yang di dampingi kuasa hukumnya Hendra SH dan rekan, dijawab tidak bisa memberikan keterangan kepada media.

“Maaf tadi ada instruksi dari direktur untuk tidak memberikan keterangan kepada pers, nanti ada tim yang khusus di bidang ini,” jawabnya sembari berucap maaf dan berlalu meninggalkan PTUN.

Sekedar diketahui, lahan perkebunan sawit milik PT BPP sebelumnya dikelola dan digarap oleh PT Kodeco namun ditinggalkan dan sempat terbengkalai, di mana waktu itu masih berupa hutan kayu galam.

Pada tahun 2009 masuklah PT BPP dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Antar Baru, Kecamatan Marabahan.

Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat itu disampaikan, jika PT BPP akan membuka lahan perkebunan sawit di lahan hutan kayu galam yang diklaim milik warga itu.

Seiring berjalan waktu, terjadi pro kontra terkait ganti rugi atas tanah atau lahan yang diklaim milik warga. Ada sebagian warga Desa Antar Baru tidak setuju dan tidak menandatangani pernyataan penerima tali asih, karena pemberian tali asih dinilai tidak sesuai.

Karena menurut warga yang tidak setuju, mereka memiliki alas hak sebagai dasar kepemilikan lahan itu dan sudah bertahun – tahun menggarapnya, sementara perusahaan hanya memiliki HGU yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Batola.

Namun semua klaim warga dibantah oleh PT BPP, hingga kasus ini berbuntut panjang dan bergulir ke PTUN Banjarmasin, dengan tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Batola, yang diduga memproduk HGU milik Perkebunan Sawit PT Barito Putera Plantation yang diterbitkan tahun 2018.
Sedang dasar gugatan warga adalah kepemilikan Segel tahun 1995 dan SHM tahun 2017 atas luasan tanah yang diakui milik PT BPP sesuai Sertifikat HGU.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait