Buntut dugaan Korupsi Bupati Ben Brahim dan Istri, sejumlah anggota DPRD Kapuas mulai ‘Diperiksa’ KPK

[]istimewa JADI TAHANAN -Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istri Ary Egahni saat ditahan sekaligus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, di Jakarta, akhir Maret 2023 lalu.

Banjarmasin, kalselpos.com – Usai menahan dan menetepkan status tersangka terhadap Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang merupakan anggota DPR RI, yakni Ary Egahni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kabarnya mulai memeriksa satu per satu anggota DPRD setempat.

Anggota DPRD Kapuas yang diperiksa, khususnya yang diduga ikut terlibat dalam dugaan korupsi senilai Rp8,7 miliar yang dilakukan oleh kedua tersangka.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana informasi yang diterima kalselpos.com, Senin (29/5/23) kemarin, anggota DPRD Kapuas yang diperiksa KPK, justru tidak dilakukan di Kuala Kapuas, melainkan di ibukota Provinsi Kalsel, yakni di Banjarbaru.

KPK sendiri, kabarnya memeriksa anggota Dewan Kapuas tersebut, di salah satu ruangan di Kantor Inspektorat Propinsi Kalsel di Banjarbaru.

Kabarnya, awal pekan ke empat bulan Mei 2023 lalu, seorang anggota DPRD Kapuas, kembali diperiksa oleh KPK.

Anggota Dewan yang diperiksa KPK tersebut, terkait dugaan yang bersangkutan pernah menyetorkan uang sebesar ratusan juta ke istri Ben Brahim, yakni Ary Egahni.

Seperti diberitakan sebelumnya, usai
resmi menahan dan menyematkan rompi oranye bertuliskan ‘Tahanan KPK’ kepada Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat (BSSB) dan istrinya yang merupakan anggota DPR RI, Ary Egahni (AE), Selasa (28/3/2023) lalu, pimpinan KPK, menjelaskan, uang yang diterima kedua tersangka dari hasil korupsi tersebut mencapai Rp8,7 miliar.

Ada pun modusnya adalah pemotongan anggaran berkedok utang fiktif disertai dengan penerimaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Selain itu, BBSB yang menjabat Bupati Kabupaten Kapuas selama dua periode yaitu 2013-2018 dan 2018-2023 dengan jabatannya tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkab Kapuas termasuk dari beberapa pihak swasta.

Sedangkan AE selaku istri Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan antara lain dengan memerintahkan beberapa Kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan barang mewah.

Sumber uang yang diterima BBSB dan AE berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD Pemkab Kapuas.

Fasilitas dan sejumlah uang yang diterima kemudian digunakan BBSB antara lain untuk biaya operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah termasuk untuk keikutsertaan AE dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI di tahun 2019.

Terkait pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas, BBSB diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta.

BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah massa saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas, pemilihan Gubernur Kalteng dan AE saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait