Hanya Pemprov Kalsel dan Kota Banjarmasin yang menuju ‘Kemandirian fiskal’

Teks foto ; Rudy M Harahap

Banjarbaru, kalselpos.com – Dari empat belas pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), hanya dua yang sudah menuju ‘kemandirian fiskal’, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel (0,49) dan Pemerintah Kota Banjarmasin (0,35).

Bahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kemunduran kemandirian fiskal, yaitu pernah mencapai 0,51 tahun 2019. Awal tahun 2023 ini turun menjadi 0,49.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap dalam laporan hasil reviu penyerapan anggaran triwulan I 2023 yang telah disampaikan ke Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kalimantan Selatan pada akhir bulan Maret 2023 lalu.

Laporan ini hasil kolaborasi seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Kalimantan Selatan.

Rudy menyatakan, data tersebut mengindikasikan sebagian besar pemerintah daerah belum mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara mandiri.

“Penyebab, pemerintah daerah lemah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti memungut Pajak Air Permukaan (tingkat Provinsi) dan Pajak Sarang Burung Walet (tingkat Kabupaten/Kota), atau menggali potensi PAD yang baru,” urai Rudy.

Menurutnya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga masih menjadi permasalahan tersendiri yang belum berhasil terselesaikan.

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Rudy meminta Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kalimantan Selatan lebih gigih dalam menggali potensi PAD yang ada di daerahnya.

Salah satunya, bekerja sama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin dalam memungut Pajak Sarang Burung Walet.

Diungkapkannya juga, sebagian besar pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ternyata belum patuh (comply) mengalokasikan pagu belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Misalnya, alokasi belanja pegawai pemerintah daerah melebihi 30% dari APBD, alokasi belanja modal untuk masyarakat rendah, dan alokasi mandatory spending tidak dipenuhi, yaitu minimal belanja urusan pendidikan 20 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.

Ditambahkannya lagi, Presiden Jokowi menargetkan tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) sebesar 95 persen dari pagu anggaran belanja barang dan jasa.
“Sayangnya, ada dua pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen belanja PDN di bawah 95%, yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (93,02 persen) dan Kabupaten Tapin (91,05 persen),” ungkap Rudy, yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I itu.

Hal tersebut harus menjadi perhatian setiap pemerintah daerah, mengingat Presiden akan menerapkan reward and punishment bagi mereka yang tidak mencapai target tersebut.

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah daerah di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan I 2023 juga masih rendah, yaitu rata-rata 7,21 persen.

“Padahal, realisasi belanja pemerintah daerah sangat penting untuk mendongkrak perekonomian daerah,” tutup Rudy.

Baca berita kalselpos lainnya, silahkan download Aplikasi Kalselpos.com di play store

Pos terkait