Petani Diminta Lapor ke Ombudsman, Kadis TPH: Tahu Apa Mereka dengan Kondisi Petani

Kadis TPH Kalsel, Syamsir Rahman saat panen padi di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Batola.(ist)Anas Aliando/ kalselpos.com

Banjarmasin, kalselpos.com – Keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, pemenuhan kebutuhan pupuk SP36, melambungnya harga pestisida, penyediaan pupuk organik, infrastruktur pertanian yang rusak, hingga permasalahan pinjaman para petani yang mengalami gagal panen  di keluhkan petani kepada Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra kala menyambangi petani di Desa Tebing Rimbah, Kecamatan Barito Kuala (Batola), Kamis (3/11).

Yeka datang bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Hadi Rahman, perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia Holding Company.

Bacaan Lainnya

“Apabila terdapat permasalahan-permasalahan terkait pertanian dapat melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan,” pesan Yeka kepada para petani dalam kegiatan bertajuk “Ombudsman Mendengar”.

Dia tekankan, kalau ada permasalahan terkait pelayanan publik, seperti pupuk, gagal panen termasuk harga produksi petani yang anjlok, petani wajib untuk dilindungi karena sudah menjadi hak konstitusi. “Undang-Undang mengamanatkan bahwa perlindungan kepada petani itu sudah menjadi hak konstitusi, jadi kalau petani mengalami masalah wajib untuk dilindungi,” tegasnya.

Terkait keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi, Yanti selaku perwakilan dari Kemeterian Pertanian menjelaskan, pemerintah sudah mengupayakan agar kejadian tersebut tidak sampai terjadi, namun walaupun pihak pemerintah pusat mengupayakan hal tersebut, kemungkinan keterlambatan bisa saja diakibatkan oleh keadaan pada level bawahnya, seperti distributor atau kios yang terlambat menyalurkan. “Namun demikian, kami terus berupaya agar hal tersebut tidak terjadi. Jika masyarakat masih menemui permasalahan dan keluhan terkait pendistribusian pupuk, dapat menghubungi nomor hotline pengaduan 0812 1533 5574,” ungkapnya.

Yanti menjelaskan, karena negara memiliki keterbatasan tentu ada pengurangan, baik komoditas ataupun jenis pupuknya. Yang menjadi permasalahan adalah pengurangan itu tidak sesuai dengan harapan para petani. “Oleh karena itu, kedepannya kita akan mengupayakan apa yang dikeluhkan oleh petani,” janjinya.

Dia tambahkan, keterbatasan pemerintah dalam melakukan subsidi pada pupuk SP36 juga banyak dikeluhkan oleh para petani. Penetapan pupuk bersubsidi berupa urea dan ponska sudah berdasarkan apa yang menjadi sumber kebutuhan para petani sebelumnya. “Untuk itu diperlukan mekanisme perubahan setiap tahun, agar pemerintah bisa menetapkan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarat,” imbuhnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalsel, Syamsir Rahman menyebut, banyak orang mengkritik sektor pertanian, namun sayangnya tidak banyak yang memberikan solusi. “Kalau kami berhasil tidak ada orang atau lembaga yang memperhatikan, tetapi sekali saja belum berhasil dan ada masalah, begitu banyak orang yang menyalahkan, padahal mereka sendiri bisa berbuat apa, tahu apa mereka dengan kondisi lahan dan petani kami. Hidup ini paling nyaman menyarankan dan menyalahkan saja,” kata Syamsir saat dihubungi kalselpos.com, Jumat (4/11) siang.

Pria yang terkenal tegas itu membeberkan, tupoksi Dinas TPH adalah produksi padi, jagung, kedelai dan holtikultura. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan dengan tupoksi distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, keragaman pangan dan harga pangan.

“Kemudian Dinas Peternakan dengan tupoksi produksi dan harga tanaman perkebunan dan peternakan. Kami harap ini bisa dipahami,  jadi bukan menjadi semuanya pelayanan publik ada di Dinas  TPH,  karena selama ini banyak yang mengatakan kalau terkait jumlah atau produksi, harga, keamanan distribusi dan keamanan pangan itu menjadi tugas Dinas TPH. Semoga ini menjadi masukan walaupun hanya kulitnya saja,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Syamsir, provinsi tidak memiliki lahan dan petani, sehingga tugas pelayanan itu teknisnya ada di dinas kabupaten/kota. “Provinsi hanya memfasilitasi, saya berharap jangan salah paham karena selama ini orang dan banyak institusi kalau ada masalah dan kendala selalu Dinas Pertanian provinsi yang menjadi sorotan,” tukasnya.

 

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait