Komisi IV Sambangi Dirjen Kemenkes Konsultasikan Terkait Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H.M. Lutfi Saifuddin.(sidik)

Jakarta, kalselpos.com – Persoalan pembayaran Insentif untuk tenaga kesehatan penanganan covid 19 tahun 2022 menjadi perhatian khusus daerah.

Hal itu seperti yang disampaikan oleh
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H.M. Lutfi Saifuddin .

Bacaan Lainnya

Diungkapkannya, meski substansialnya sudah jelas berupa arahan tertulis dari Pemerintah Pusat, namun karena dalam diskusi ini sifatnya masih ambigu bahwa dikatakan anggaran Nakes ini untuk Tahun 2022 dapat dibayarkan melalui APBD dan ini tentu menjadi polemik tersendiri karena kata-kata “dapat” ini bukan berarti mewajibkan.

“Untuk Insentif Nakes dari Pemerintah Pusat sudah dihentikan per Desember 2021 sehingga per Januari hingga Oktober Tahun 2022 ini harus dibayarkan melalui APBD dengan menyesuaikan kemampuan daerah, ” Kata Lutfi kepada Kalselpos com disela sela kegiatan kunker ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Rabu (28/9).

Kedatangan dirinya bersama rombongan ke Ditjen Tenaga Kesehatan ingin minta kejelasan dan ketegasan terkait Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 ini.

Sepulang ke banua nanti pihaknya akan mendiskusikan permasalahan tersebut agar tenaga kesehatan yang sudah bekerja terutama memasuki akhir tahun harus segera di-clear-kan dan bisa dibayarkan, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sesuai petunjuk dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

 

Sementara itu Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan Sugiharto mengungkapkan,
terkait Insentif ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 27 Tahun 2021 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Keputusan Menteri Kesehatan (KMK).

“Tentunya ini yang mendasari nanti termasuk dilengkapi dengan surat edaran Menteri Kesehatan. Mekanisme pembayaran hanya memakai pedoman aturan jadi tidak boleh tidak memakai aturan, karena aturan ini sudah jelas hanya diimplementasikan sesuai dengan tatanan, diusulkan, diverifikasi, disahkan dan dibayarkan sesuai mekanisme Satker Daerah yang ada di Rumah Sakit Ulin, ” tandasnya.

Sport.kalselpos.com

Berita lainnya Instal Aplikasi Kalselpos.com

Pos terkait